Denpasar (ANTARA News) - Tiga calon presiden independen, Yuddy Chrisnandi, Marwah Daud Ibrahim, dan Bambang Sulistomo, memaparkan visi dan misi mereka dalam Konvensi Nasional Dewan Independen Bangsa di Denpasar, Sabtu. Secara umum, dalam konvensi yang diadakan delapan organisasi kepemudaan itu, para Capres menyorot masalah kepemimpinan nasional, penegakan hukum dan keadilan, kemiskinan, dan pemberantasan korupsi. Dari lima calon presiden yang diundang Dewan Independen Bangsa, dua tidak hadir, yaitu Sultan Hamengkubuwono X dan Rizal Ramli. Panitia tidak bersedia mengungkap ketidakhadiran mereka dalam seri konvensi nasional dewan itu. Hadir dalam konvensi itu sejumlah besar pemuda di Bali, Ketua Dewan Independen Bangsa, Solahuddin Wahid, dan Sekretaris Jenderal Dewan Independen Bangsa, Pendeta Nathan Setiabudi. Chrisnandi, anggota DPR di Komisi I dari Partai Golkar, sebagai Capres berusia muda berulang kali menegaskan kepentingan generasi muda untuk meneruskan tongkat kepemimpinan bangsa. Dalam pidato politiknya sesuai dengan visi dan misinya bertajuk "Perubahan Akan Datang", dia menyatakan, "Ada lima agenda yang mendesak dilakukan, yaitu Indonesia makmur, Indonesia yang cerdas, Indonesia yang adil, Indonesia tanpa korupsi, dan Indonesia yang mandiri." Secara ekonomi, katanya, Indonesia harus kuat dengan ditunjang militer yang kuat. "Lihat Korea Utara atau Iran, tidak ada negara yang berani menyerang mereka karena mereka punya militer yang kuat," katanya. Kearifan kepemimpinan nasional, katanya, harus juga berlandaskan nilai luhur hasil tempaan budaya lokal setempat yang teruji, dan Bali bisa menjadi contoh hidup dengan Asta Gatra-nya. "Kalau saya dipercaya menjadi presiden nanti, secara khusus saya akan mencintai Bali seperti kita mencintai anak perempuan terkecil kita. Kita sayang dengan penuh belaian," katanya, yang disambut gemuruh tepuk tangan hadirin. Sementara itu, Sulastomo, anak pahlawan nasional, Bung Tomo, menyoroti masalah kepemimpinan nasional dari sisi spiritualitas. "Selama ini spiritualitas itu ditinggalkan. Semuanya ukurannya adalah uang dan uang. Saya memiliki senjata untuk menghadapi hal ini, yaitu penegakan hukum dan keadilan, di sini pokok masalahnya," katanya. Menurut dia, ada beberapa hal yang harus dilakukan mendesak selama 100 hari kepemimpinannya, yaitu audit SDM, audit birokrasi, dan audit SDA. Semuanya harus berujung dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Adapun Marwah Daud Ibrahim, tokoh Parlemen terkemuka dari Partai Golkar, menyatakan hal serupa bahwa semua yang telah dilakukan dari konvensi itu akan berpuncak pada 2045 nanti. "Saat itulah semua hasil perjuangan kita membuahkan hasil. Ini adalah investasi politik dan sumber daya Indonesia secara utuh," katanya. (*)