Jakarta (ANTARA) - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abdul Manap Pulungan menyarankan agar pemerintah fokus mendorong konsumsi atau permintaan (demand) masyarakat kelas menengah untuk mendongkrak pemulihan ekonomi.

"Perbaikilah sisi demand, bukan hanya fokus ke golongan terbawah tapi fokus ke kelas menengah sebagai penolong utama ekonomi nasional," katanya dalam webinar bertajuk "Mengukur Dampak Stimulus Ekonomi Terhadap Kegiatan Ekspor Impor Di Masa Pandemi Covid 19", Kamis.

Menurut Abdul, stimulus bagi kelas menengah misalnya relaksasi cicilan kredit hingga listrik gratis. Hal itu dinilainya akan mendorong kelas menengah meningkatkan konsumsi mereka.

Ia mengapresiasi program subsidi gaji/upah bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan yang menyasar kelas menengah.

Sayangnya, basis data yang digunakan dalam program tersebut berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang hanya mengakomodir keberadaan sektor formal.

Sementara sektor informal yang menyerap hingga 56 persen tenaga kerja justru tidak masuk dalam sasaran program tersebut.

"Program ini bagus, tapi harus bisa cover sektor-sektor yang menjadi kontributor utama ekonomi nasional. Sektor informal itu menyerap 56 persen tenaga kerja. Kalau tidak ter-cover, itu artinya program itu kurang tepat sasaran," pungkasnya.

Pemerintah akan memberikan insentif Rp2,4 juta kepada pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta per bulan. Bantuan akan diberikan selama empat bulan dan setiap pekerja akan mendapat bantuan Rp600.000 per bulan.

Bantuan subsidi gaji itu diberikan kepada pekerja yang memenuhi beberapa syarat, antara lain, mendapat gaji di bawah Rp5 juta per bulan, dan terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan, peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan, dan memiliki rekening bank yang aktif.

Pemerintah menargetkan dapat menyalurkan bantuan subsidi gaji kepada total 15,7 juta pekerja pada akhir September 2020.

Baca juga: Agar tidak resesi, pemerintah diminta kelola konsumsi rumah tangga

Baca juga: Konsumsi masyarakat turun, BPS harapkan Program PEN dongkrak daya beli

Baca juga: Kemenkeu paparkan 3 strategi pemerintah terhindar dari resesi