Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berharap pembiayaan APBN nantinya dapat dibiayai dari sumber domestik, seperti Sukuk Ritel sebagai salah satu instrumen surat berharga negara.

"Kita pemerintah sebenarnya berharap sama dengan negara-negara lain seperti India dan Jepang, pembiayaan APBN itu dibiayai dari sumber domestik," ujar Kepala Sub Direktorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Berharga Syariah Negara Kemenkeu, Naufal Aminudin di Jakarta, Rabu.

Artinya, lanjut dia, kalau yang membiayai adalah sumber domestik maka bunga dan sebagainya akan kembali kepada masyarakat.

Baca juga: Pemerintah serap Rp9,5 triliun dari lelang sukuk

"Selain itu keuntungan lainnya dari investasi pada Sukuk Ritel adalah risiko dari capital outflow, di mana kalau terjadi perubahan di tingkat global, relatif kecil. investor domestik tentunya lebih paham dengan kondisi di dalam negeri sehingga tidak akan semudah investor asing yang akan menjual obligasi," katanya.

Investasi pada surat berharga ini juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan, di mana jangka waktu investasi selama tiga tahun sesuai dengan kebutuhan perencanaan keuangan serta dapat dijual sebelum jatuh tempo atau tradeable.

Penerbitan Sukuk Ritel juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dijamin sepenuhnya 100 persen oleh negara.

Baca juga: Pemerintah jual SR013 dengan tingkat imbal hasil 6,05 persen

Terkait risiko investasi, Naufal mengatakan pengembalian lebih bagus dan risiko sukuk ritel juga bisa lebih dikendalikan.

Risiko gagal bayar pada instrumen surat berharga ini juga terjaga karena dijamin pemerintah dan risiko likuiditas bisa terjaga karena bisa dicairkan lewat mitra distribusi.

Selain itu Naufal juga mengatakan bahwa dengan mengoptimalkan platform digital untuk dapat pembiayaan secara cepat, pemerintah berharap bisa membuka satu sistem penjualan obligasi dan surat utang negara secara konsisten untuk sepanjang tahun.

Baca juga: Pemerintah terbitkan Samurai Bonds 100 miliar yen guna biayai defisit