Jakarta, (ANTARA News) - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan hingga saat ini tidak ada rencana perubahan susunan Kabinet Indonesia Bersatu II.

"Tidak ada, Presiden tidak bicara soal reschuffle kabinet, jangan dispekulasi," katanya di Gedung Kantor Menko Perekonomian Jakarta, Senin.

Sebelumnya disebut-sebut, terkait kasus pengucuran dana ke Bank Century, muncul kesepakatan politik untuk melakukan perubahan kabinet.

Terkait pelaksanaan program 100 hari kerja pemerintah yang belum terlaksana, menurut Hatta, juga tidak ada rencana perubahan kabinet.

"Selama ini kita kan sudah mengevaluasi dan sampai pada hari ke-75 kan sudah di atas 90 persen," kata Hatta.

Sementara itu, menanggapi adanya berita rencana perubahan kabinet khususnya menteri keuangan, Ekonom PT Bank BNI Tony Prasetiantono mengatakan, harus hati-hati menyikapi hal itu.

"Kalau terbukti bahwa Menkeu bersalah secara hukum, maka upaya menggantinya tentu merupakan hal yang produktif. Namun jika sebaliknya, bisa berdampak kontraproduktif," katanya.

Menurut dia, sekarang ini isu Century masih sulit dicari titik temunya menyangkut 3 hal esensial yaitu apakah penutupan Century berisiko sistemik ataukah tidak, dana bailout itu merupakan keuangan negara ataukah "keuangan negara yang dipisahkan".

Ia menyebutkan, dana Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang dipakai awalnya memang dari APBN Rp4 triliun, lalu berkembang menjadi Rp18 triliun karena pembayaran iuran/premi asuransi penjaminan simpanan masyarakat.

Satu esensi lainnya adalah status legal Perppu yang dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan penyertaan modal sementara (PMS) bagi Bank Century.

Menurut dia, jika memang ada pergantian Menkeu, maka Sri Mulyani harus dibuktikan dulu kesalahannya. Kalau tidak, pasar bisa merepons negatif dan menimbulkan ketidakpastian.

Menanggapi kemungkinan kesepakatan politik sebagai dasar perubahan kabinet, Tony mengatakan, hal itu akan menjadi preseden yang buruk.

Menurut dia, tidak akan sehat jika setiap ada masalah, solusinya adalah "kesepakatan" atau "deal politik". Itu juga akan menurunkan kredibilitas pemerintah.(*)