Jakarta (ANTARA) - Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, wajar bila ada hasil kajian yang menyatakan bahwa potensi sumber daya terkait sektor kelautan dan perikanan Indonesia sangat besar, bahkan sampai mencapai 1,3 triliun dolar AS per tahun.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menuturkan bahwa jumlah yang besar tersebut adalah nilai strategis sebagai peluang yang bisa mendatangkan nilai ekonomi, apalagi kondisi global saat ini sedang stagnan terkait dengan pandemi COVID-19.

Menurut Edhy, sebanyak 11 sektor tersebut antara lain perikanan tangkap yang memiliki potensi 20 miliar dolar/tahun, perikanan budidaya 210 miliar dolar/tahun, dan industri pengolahan 100 miliar dolar/tahun.

Kemudian, industri bioteknologi 180 miliar dolar/tahun, energi dan sumber daya mineral (garam) 210 miliar dolar/tahun, pariwisata 60 miliar dolar/tahun, dan transportasi 30 miliar dolar/tahun.

Selanjutnya, industri dan jasa maritim 200 miliar dolar/tahun, kehutanan kawasan pesisir 8 miliar dolar/tahun, sumber daya wilayah pulau-pulau kecil 120 miliar dolar/tahun, dan sumber daya nonkonvensional 200 miliar dolar/tahun.

Atas potensi tersebut, Edhy Prabowo menegaskan sektor kelautan dan perikanan bisa menjadi andalan bagi perekonomian Indonesia, terlebih potensi serapan lapangan kerja bisa mencapai 45 juta orang atau 40 persen dari total angkatan kerja Indonesia.

Dikatakan Edhy, melalui kebijakan yang tepat, keberlanjutan dan ekonomi bisa berjalan beriringan, serta hal ini sejalan dengan amanat konstitusi.

Guna mendukung produktivitas di sektor kelautan dan perikanan, KKP memberikan akses kemudahan, terutama dalam hal perizinan. Di sektor budidaya yang sebelumnya terdapat 21 item perizinan, kini bisa disederhanakan melalui satu pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Kemudian di perikanan tangkap, Menteri Edhy menyebutkan sudah ada terobosan melalui sistem informasi perizinan layanan cepat (Silat). Bahkan, KKP juga berkoordinasi dengan Polri agar tak terjadi kriminalisasi terhadap nelayan maupun pembudidaya ikan.

Terkait dengan kondisi pandemi, Edhyh juga menyatakan pihaknya siap dalam menggelontorkan tambahan anggaran tahun 2020 sebesar Rp474,9 miliar guna membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional dan menjadi sektor andalan dalam mengatasi dampak pandemi.

Menteri Kelautan dan Perikanan juga sangat meyakini bahwa sektor kelautan dan perikanan akan menjadi sektor yang bangkit dan tegak dalam memenangkan pertempuran melawan pandemi COVID-19.

Apalagi, ujar dia, pengelolaan laut pada saat ini belum terlalu optimal dan masih sekitar 10 persen dari pemberdayaan seluruh potensi yang ada, padahal Indonesia adalah negara dengan garis panjang terbesar kedua di dunia.

Baca juga: Luhut tekankan pentingnya sinergi data dan informasi kelautan

Pastikan mutu

Menteri Edhy juga menyatakan, KKP mendorong pelaku usaha memastikan mutu bahan baku ikan dalam berproduksi agar mudah diserap baik domestik maupun global.

Ia menyampaikan bahwa daya saing produk kelautan dan perikanan akan menguat seiring dengan terjaminnya proses produksi, serta suplai bahan baku yang memenuhi standar dengan jaminan kontinuitas.

Menurut dia, langkah tersebut akan memperkuat kebutuhan bahan baku industri nasional yang bermutu.

Menteri Edhy menyampaikan, pemenuhan bahan baku industri yang bermutu akan mendorong peningkatan ekspor hasil perikanan dan perdagangan dalam negeri.

Selain itu, ujar dia, hal tersebut juga esensial guna mendukung suksesnya gerakan nasional "Bangga Buatan Indonesia".

Edhy juga mengungkapkan bahwa nilai ekspor hasil perikanan pada semester I-2020 ternyata mencapai 2,4 miliar dolar AS atau naik 6,9 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

"Kami optimistis dan yakin, di tengah pandemi ini ekspor produk perikanan akan terus meningkat," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan.

Edhy Prabowo memaparkan, total volume ekspor dalam kurun waktu enam bulan tersebut sebanyak 596 ribu ton, sedangkan periode serupa tahun lalu sebanyak 528.000 ton (2,25 miliar dolar AS).

Komoditas paling diminati adalah udang, tuna-cakalang, cumi-sotong-gurita, rajungan-kepiting, dan rumput laut. Sedangkan pasar paling tinggi nilai penyerapan produk utama perikanan Indonesia adalah Amerika Serikat, Republik Rakyat China, Jepang, ASEAN dan Uni Eropa.

Dengan naiknya nilai dan volume ekspor hasil perikanan di Semester I tahun 2020, neraca hasil perikanan pun mengalami surplus 2,2 miliar dolar atau naik 8,3 persen. Pada saat yang bersamaan, nilai impor justru turun 5,9 persen atau setara 0,2 miliar dolar.

Menteri Edhy menjelaskan, kunci sukses hasil perikanan diminati pasar dunia adalah mutunya yang terjaga sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar dan berdaya saing.

Dia mendorong pelaku usaha perikanan Indonesia untuk mengedepankan mutu produk yang dihasilkan.

Ia mengemukakan bahwa upaya lain yang dilakukan KKP untuk mendorong majunya industri perikanan Indonesia, termasuk di dalamnya upaya meningkatkan nilai dan volume ekspor adalah dengan memberikan kemudahan logistik.

Hal tersebut, lanjutnya, karena kelancaran logistik sangat diperlukan guna memenuhi kebutuhan bahan baku industri. Langkah penting lainnya adalah membangun sistem bisnis perikanan yang terintegrasi.

Pembekalan diplomasi

Dalam rangka menggedor pasar ekspor, baik yang eksisting maupun kawasan baru, KKP juga telah membekali jajarannya dengan pelatihan ilmu negosiasi dan diplomasi.

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan KKP Rina berpendapat, hal itu penting antara lain karena keamanan pangan dan penyakit lintas batas menjadi dua isu persaingan ketersediaan pangan secara global.

Tak jarang, lanjutnya, demi mendapatkan produk terbaik, negara maju sebagai konsumen membuat technical barrier atau hambatan prosedur regulasi seperti melalui penerapan persyaratan teknis yang ketat dan bisa menyulitkan negara-negara pengekspor seperti Indonesia.

Karenanya, diperlukan peningkatan pengetahuan dan kemampuan para aparatur kementerian teknis dalam bernegosiasi atau berdiplomasi di forum internasional.

Rina menyatakan hal tersebut sangat penting agar substansi teknis dapat tersampaikan dengan baik dan meningkatkan posisi tawar Indonesia, terutama di forum internasional.

Negara-negara yang telah meratifikasi perjanjian pasar bebas WTO, lanjutnya, dapat menyelesaikan berbagai permasalahan perdagangan komoditas dalam forum resmi secara adil dan ilmiah.

Sebagai langkah kongkrit, Rina pun memimpin jajarannya dengan menggelar pelatihan bertajuk "Workshop on Negotiation Skill: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia BKIPM dalam Berkomunikasi pada Forum Internasional" pada 27 Agustus 2020.

Rina mengutarakan harapannya agar pelatihan tersebut bisa menjadi ruang bagi para penjaga ekspor kelautan dan perikanan untuk meningkatkan kapasitas dalam presentasi, keketuaan, berargumentasi, serta mengemukakan pendapat di forum internasional.

Ia mengingatkan bahwa penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan kerja sama bidang kelautan dan perikanan juga menjadi modal penting untuk mendukung posisi Indonesia dalam perundingan internasional.

Baca juga: Kata Menteri KKP soal potensi kelautan dan perikanan NTT

Sertifikasi pembudidayaan

Agar proses pengembangan sektor kelautan dan perikanan nasional juga dapat berlangsung hingga jangka panjang, penting pula agar para pembudidaya di berbagai daerah juga memperoleh sertifikasi.

Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto beberapa kali mengingatkan jutaan pembudidaya ikan di berbagai daerah agar tersertifikasi mengingat pentingnya penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).

"Saat ini ada sekitar 6 juta lebih pembudidaya ikan di Indonesia, namun baru 8.000 pembudidaya saja yang tersertifikasi penerapan CBIB," kata Slamet.

Menurut Slamet, dengan penerapan CBIB atau Good Aquaculture Practice (GAP) membuat produk-produk hasil budidaya dari Indonesia layak untuk diekspor.

Ia mengungkapkan bahwa selama ini pemenuhan persyaratan, sistem dan implementasinya di bidang budidaya tidak ditemukan penyimpangan atau temuan yang berarti.

Dengan demikian, lanjutnya, maka produk perikanan RI mendapat pangsa pasar di berbagai negara sasaran tujuan ekspor seperti kawasan Eropa, Amerika, Jepang, dan China.

Menurut dia, kecenderungan masyarakat dunia terhadap persyaratan mutu dan keamanan pangan, termasuk hasil perikanan budidaya semakin ketat sehingga, menuntut pembudidaya memperhatikan kualitas produk yang memiliki daya saing, ramah lingkungan, berkelanjutan, aman dikonsumsi dan mampu ditelusuri.

Untuk itu, ujar dia, KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya akan memperbanyak sosialisasi sehingga dapat memperbesar kesadaran masyarakat, khususnya pembudidaya ikan untuk menerapkan CBIB.

Ke depannya, KKP juga akan meminta kepada asosiasi seperti Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) dan perusahaan pengolahan untuk memberikan satu keistimewaan bagi pembudidaya ikan yang menerapkan CBIB, misalnya pembelian harga produk hasil budidaya yang lebih tinggi.

Ia menekankan CBIB bertujuan untuk menjamin bahwa unit usaha pembudidayaan ikan telah menerapkan prinsip-prinsip cara pembesaran ikan yang baik.

CBIB memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, benih, pakan, obat ikan dan bahan kimia serta bahan biologis dari mulai proses pembenihan, pembesaran dan pembuatan pakan ikan. Kedepannya kita upayakan sertifikasi untuk sarana dan prasarana.

Setelah produksi perikanan, KKP juga menginginkan pelaku usaha dapat benar-benar memperhatikan aspek pengemasan yang merupakan komponen penting dalam kesuksesan penjualan dan pemasaran produk perikanan.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Nilanto Perbowo, mengungkapkan dalam sebuah kemasan, di dalamnya terdapat label yang menjadi kata kunci keberterimaan produk di pasar lokal maupun global.

Apalagi, ia mengingatkan bahwa faktor produk perikanan sebagai bahan pangan yang diyakini mampu meningkatkan imunitas tubuh, memberi angin segar bagi kinerja usaha perikanan di masa pandemi.

Dengan melaksanakan berbagai upaya penerapan beragam kebijakan tersebut, maka dapat dipastikan kelautan dan perikanan dapat betul-betul menjadi sektor pemenang kala pandemi ini.T1000

Baca juga: Menteri Kelautan Perikanan optimalisasi potensi kelautan
Baca juga: DPR RI harapkan anggaran KKP dapat meningkat