Jakarta (ANTARA News) - Kementerian BUMN menyiapkan program lima peningkatan kinerja perusahaan milik negara yaitu peningkatan dan optimalisasi investasi, efisiensi, pengurangan kerugian, optimalisasi aset yang belum produktif, serta sinergi.

"Lima program tersebut merupakan bagian dari program kerja Kementerian BUMN 2010," kata Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, di Jakarta, Minggu.

Menurut Said, peningkatan dan optimalisasi investasi terlihat dari target peningkatan belanja modal (capex) BUMN 2010 sebesar Rp184,35 triliun, melonjak sekitar 72 persen dari prognosa capex 2009 Rp107,2 triliun.

"Peningkatan capex menunjukkan terjadinya multiplier efek bagi perekonomian nasional," kata Said.

Pada program efisiensi, Kementerian BUMN mempertajam pengawasan e-procurement dan internal kontrol yang lebih ketat sehingga meningkatkan daya saing BUMN dan mampu meningkatkan keuntungan.

Dengan begitu laba bersih 139 BUMN yang pada 2009 tercatat sekitar Rp74,28 triliun, ditargetkan menjadi Rp90,12 triliun pada 2010 atau meningkat 21,32 persen.

Pada saat yang sama, jumlah BUMN yang rugi diperkirakan turun pada 2010 menjadi 10 perusahaan dengan nilai defisit Rp143,8 miliar, membaik dari 2009 dengan 20 perusahaan merugi dengan total kerugian Rp1,17 triliun.

"Pada 2010 juga akan dilakukan kajian yang komprehensif guna mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat dicarikan alternatif untuk kelangsungan usaha BUMN," katanya.

Lebih lanjut, Said menjelaskan, Kementerian BUMN pada 2010 fokus penyelesaian proyek 10.000 MW tahap I dan penyiapan proyek 10.000 MW tahap II.

Penyelesian proyek 10.000 MW listrik merupakan bagian dari 10 program unggulan Kementerian BUMN pada 2010 meliputi ekspansi pertanian hulu dan hilir, revitalisasi pabrik gula di PTPN X, XI dan XII.

Selanjutnya, revitalisasi pabrik pupuk, percepatan proyek infrastruktur di Pelindo, Angkasa Pura dan Jasa Marga, peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelesaian masalah Rekening Dana Investasi dan Subloan Agreement (RDI/SLA),dan penyelesaian Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYBDS).

Kementerian juga akan membuat cetak biru baru BUMN, pengurangan jumlah (right sizing) BUMN, dan ekspansi kredit dan permodalan BUMN.

Secara keseluruhan, ujar Said Didu, pengelolaan BUMN dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan terutama dari sisi penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan benar (GCG).

Berdasarkan penilain KPK pada 2009, dari 15 lembaga/instansi yang mendapatkan nilai tertinggi dalam aspek integritas, sembilan merupakan BUMN, yaitu PT Pos, PT Pertamina, PT Jamsostek, Kawasan Berikat Nusantara, PT Angkasa Pura I, PT Pelni, PT Perusahaan Gas Negara, PT Kereta Api, dan PT Jasa Raharja.

Terkait pemberlakuan kawasan perdagangan bebas Asean-China (ACFTA) mulai 1 Januari 2010, Kementerian BUMN mendorong bangkit dan menguatnya industri nasional untuk menghasilkan barang/jasa berkualitas sehingga produk BUMN menjadi yang utama dalam industri.

Selain itu, memastikan ketersediaan BBM, gas dan energi listrik secara berkesinambungan mendukung daya saing industri dalam negeri.
(*)