Surabaya (ANTARA) - Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Kusnadi menegaskan partainya akan memecat kader yang tidak tegas lurus dengan keputusan pusat, terutama terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.

"Pak Sekjen Hasto sudah mengingatkan. Kalau sudah diingatkan tapi tetap tak diperhatikan maka sudah pasti sanksi. Ya pecat, mau sanksi apalagi," ujar Kusnadi ketika dikonfirmasi di Surabaya, Senin.

Menurut dia, peringatan tersebut juga telah beberapa kali disampaikan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, lalu Sekjen Hasto Kristiyanto terus mengingatkan agar kader benar-benar mematuhi keputusan partai.

Baca juga: Hasto Kristiyanto bantah berselisih dengan Risma terkait Pilkada
Baca juga: Hasto: PDIP paling banyak berkoalisi dengan Golkar di Pilkada
Baca juga: PDIP resmi usung petahana di Pilgub Bengkulu

Selain itu, kesolidan dan kekompakan juga diyakini mampu membawa partai menjadi lebih baik, sekaligus memenangkan kontestasi di pilkada yang digelar serentak pada 9 Desember 2020.

"Apapun keputusan partai itu harus dijadikan suatu pegangan kader. Apa yang sudah diputuskan partai harus diperjuangkan dan tak ada lagi pertanyaan seperti kenapa kok (milih) ini, kok bukan dia dan lainnya," ucap Ketua DPRD Jatim tersebut.

Peringatan bagi kader banteng moncong putih tersebut tidak lepas dari adanya beberapa kader yang "nekat" maju diusung partai politik lain, salah satunya di Banyuwangi.

Bahkan, DPC PDI Perjuangan Banyuwangi sudah mengusulkan nama Yusuf Widiatmoko yang kini menjabat wakil bupati setempat agar dipecat sebagai kader.

Yusuf saat ini akan maju bersama KH Muhammad Riza Aziziy di Pilkada Banyuwangi yang diusung PKB, Demokrat dan PKS.

Sedangkan, PDI Perjuangan telah merekomendasikan pasangan Ipuk Fiestiandani-Sugirah.

"Saat ke Surabaya, Pak Sekjen memang tidak menyebut spesifik daerah. Tapi peringatannya itu berlaku untuk semua daerah. Dan kebijakan partai sudah jelas serta tegas," tutur Kusnadi.