Jakarta, (ANTARA News) - Koalisi masyarakat sipil anti korupsi (Kompak) mengungkapkan bahwa salah satu bagian terpenting penelusuran skandal Bank Century oleh panitia angket DPR adalah pernyataan Menkeu/Ketua KSSK Sri Mulyani kepada mantan Wapres Jusuf Kalla.

"Pansus harus memberi perhatian khusus pada pernyataan JK yang mendengar langsung dari Sri Mulyani dalam pertemuan di rumah dinas JK bahwa Sri Mulyani mengaku telah tertipu," ujar Fadjroel Rachman, aktivis Kompak, saat jumpa pers di ruang wartawan DPR Jakarta, Jumat.

Dalam jumpa pers itu, sejumlah aktivis Kompak lainnya yang juga turut hadir adalah pengamat politik Yuddi Latief, pakar komunikasi UI Effendi Ghazali dan aktivis LSM Ray Rangkuti. Hadir pula sejumlah anggota panitia angket Century DPR diantaranya Maruarar Sirait (F-PDIP), Bambang Soesatyo (F-PG) dan Akbar Faisal (F-Hanura).

Menurut Fadjroel, jika benar Sri Mulyani tertipu, maka semua debat berkepanjangan, apakah kasus Century itu sistemik atau tidak, menjadi tidak lagi terlalu penting.

Bahkan jika semua pihak setuju Century itu memenuhi kategori sistemik, maka uang negara yang semula akan digunakan hanya Rp632 miliar saja dan bukan Rp6,7 triliun. "Ini sesuai dengan arah jawaban Sri Mulyani di depan Pansus pada 13 Januari bahwa dirinya hanya bertanggungjawab terhadap angka bailout Rp632 miliar," ujarnya.

Kompak memandang jika benar ada pengakuan bahwa Sri Mulyani tertipu, maka pansus harus mengkonfrontir ketiga saksi sekaligus, yakni Jusuf Kalla yang mendengar pengakuan Sri Mulyani, Sri Mulyani yang merasa tertipu oleh data Bank Indonesia dan Boediono selaku Gubernur BI pada saat itu.

Pada bagian lain Kompak juga mengingatkan Pansus, kalangan media massa dan masyarakat luas agar secara proporsional menempatkan bahwa saksi atau terperiksa yang sementara ini paling tinggi dipanggil adalah Boediono selaku mantan Gubernur BI dan bukan sebagai Wapres.

"Karenanya tidak tepat jika selalu digunakan istilah simbol negara," ujarnya.(*)