Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta semua pihak tidak salah mengartikan program 100 hari kerja pemerintah dengan menggunakan sebagai tolak ukur menilai kinerja pemerintah selama lima tahun mendatang.

"Kalau kita lihat komentar sebagaian masyarakat kita, kita harus bisa jelaskan dengan gamblang ke publik bahwa tidak tepat mengukur kinerja pemerintah lima tahun dari 100 hari, apalagi saya mendengar beberapa statemen bahwa pemerintah dinilai gagal karena 100 hari belum bisa mensejahterakan rakyatnya," kata Presiden dalam rapat kabinet di Kantor Presiden Jakarta, Kamis.

Kepala Negara menyebut penilaian bahwa dalam 100 hari pemerintah dapat langsung mensejahterakan rakyatnya adalah tidak tepat.

Presiden Yudhoyono mengatakan tidak pernah ada pernyataan atau janji, baik dari dirinya, Boediono maupun anggota kabinet lainnya bahwa dalam 100 hari pertama kerja pemerintah, kesejahteraan masyarakat akan langsung tercapai.

"Program 100 hari pertama sebagai landasan untuk bekerja lebih baik lagi dalam lima tahun mendatang," kata Presiden.

Presiden lalu menyatakan, rapat kabinet yang berlangsung mulai pukul 13:45 WIB mengagendakan evaluasi kerja untuk pencapaian target hingga pekan kedua Januari.

"Saya banyak tandatangani perpres, kepres terkait program 100 hari, tadi saya lihat langsung satuan reaksi cepat penanggulangan bencana yang termasuk program 100 hari.

Saya yakin saudara juga lakukan hal demikian, sejauh mana evaluasinya, kalau belum klop silakan sampaikan secara terbuka sehingga mudah koreksinya," kata Kepala Negara.

Rapat kabinet berlangsung mulai pukul 13.45 WIB dan dihadiri seluruh anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, sementara para menteri sudah datang sejak pukul 13.00 WIB.

Wakil Presiden Boediono tiba di Kantor Presiden sekitar pukul 13.20 WIB.

Selain para menteri, rapat ini juga dihadiri Jaksa Agung Hendarman Supandji, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri dan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso.(*)