Jakarta (ANTARA News) - Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) meminta pemerintah mempercepat perombakan direksi PT Pertamina dan menempatkan figur profesional dari internal perusahaan.

"Direksi harus diisi orang-orang yang ahli di bidangnya, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan," kata Presiden FSPPB, Ugan Gandar, usai audiensi dengan Deputi Menteri BUMN Sahala Lumban Gaol, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis.

Sebanyak 150 anggota FSPPB mendatangi Kantor Kementerian BUMN untuk menyampaikan aspirasi mereka berkaitan dengan rencana pemegang saham merombak susunan direksi perusahaan migas pelat merah itu.

Percepatan perombakan direksi ini untuk menghindari semakin besarnya kepentingan politik dan kelompok tertentu dalam perusahaan.

"Kami ingin Pertamina tidak dimanfaatkan "markus" (makelar jabatan)," tegasnya.

Selain itu, mereka juga meminta direksi khususnya yang membawahi pekerjaan teknis diisi oleh orang dalam dari Pertamina yang mengerti soal infrastruktur perminyakan dan gas.

"Direktur hulu harus diisi dari dalam Pertamina karena perusahaan memiliki sumber daya manusia yang profesional," kata Ugan, yang juga menjabat Asisten Manajer Divisi Kesehatan Pertamina itu.

Saat ini dari seluruh direksi hanya dua orang yang berasal dari dalam Pertamina, yaitu Rukmini Direktur Pengolahan, dan Ahmad Faisal Direktur Pemasaran.

Sebelumnya Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengatakan, perombakan direksi akan tuntas sebelum Januari 2010.

Dalam perombakan itu, pemerintah disebut-sebut tetap mempertahankan posisi Dirut Pertamian dijabat Karen Agustiawan, namun meniadakan posisi Wakil Dirut yang ditempati Omar S Anwar.

Menurut Ugar, FSPPB mendukung langkah pemerintah yang tetap mempertahankan Karen, dan mengilangkan jabatan wakil direktur utama.

"Persetujuan perombakan susunan direksi menggambarkan bahwa pandangan kami direksi saat ini tidak solid," kata Ugan.

Ia menuturkan, dalam perombakan direksi yang juga penting adalah penambahan direksi yang khusus mengurusi transportasi dan distribusi.

"Saat ini Pertamina memiliki 170 kapal tanker untuk distribusi sehingga penting untuk dijabat satu orang direksi," ujarnya.

Usai menerima FSPPB, Deputi Menteri BUMN Bidang Pertambangan, Industri Strategis, Energi, dan Telekomunikasi Sahala Lumban Gaol mengatakan, akan menyampaikan aspirasi yang disampaikan pada karyawan perusahaan tersebut.

"Itu hak mereka untuk berpendapat, dan memberi pandangan kepada pemegang saham soal siapa yang akan duduk di jajaran direksi," ujar Sahala.

Ia menuturkan, segala usulan yang disampaikan tersebut akan diteruskan kepada Menteri BUMN Mustafa Abubakar selaku kuasa pemegang saham Pertamina, yang sekaligus sebagai anggota Tim Penilai Akhir (TPA) dalam penetapan direksi BUMN.(*)