Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan mendorong penganggaran yang responsif gender sebagai salah satu bentuk keberpihakan sekaligus sikap lembaga dalam mengedepankan pengarusutamaan gender.

Irjen KKP Muhammad Yusuf dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu, menegaskan, sebagai bentuk dukungan, pihaknya mendorong adanya pengarusutamaan gender dalam perencanaan penganggaran program atau kegiatan di KKP.

"Kita harus proporsional, sesuai dengan perannya sebagai manusia, baik laki-laki, maupun perempuan," kata Irjen KKP, Muhammad Yusuf saat membuka Lokakarya bertema Persiapan Pengawasan Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, 27-29 Agustus.

Yusuf mengutarakan harapannya agar bisa muncul penyamaan persepsi dalam pengarusutamaan gender.

Selain itu, ia ingin nantinya jajaran inspektorat dan satker lingkup KKP bisa meningkatkan sinergisitas dalam mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi untuk dilekatkan sebagai Anggaran Responsif Gender.

Hal tersebut, lanjutnya, juga sekaligus melakukan penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) untuk perencanaan dan penganggaran Tahun 2021.

"Tujuan lain dari kegiatan ini ialah tersusunnya titik-titik kritis pengawasan pengarusutamaan gender melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender," ucapnya.

Yusuf menyebut, fokus utama pelaksanaan workshop adalah penyusunan GAP dan GBS Tahun 2021 oleh Tim Penyusun ARG unit Eselon I KKP.

Tim tersebut bakal diasistensi oleh Tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan didampingi Tim Evaluasi PUG Itjen KKP.

Selain Inspektur Jenderal, pembicara lain ialah Rina Sobiati selaku Inspektur VI Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Dia memaparkan materi terkait perencanaan dan implementasi GAP dan GBS di lingkungan Kementerian Keuangan.


Baca juga: KKP bakal kucurkan tambahan Rp474,9 miliar, percepat pemulihan ekonomi

Baca juga: DPR dukung tambahan pagu anggaran bagi KKP

Baca juga: KKP ajukan stimulus Rp1,24 triliun untuk penguatan nelayan