Pangkalpinang (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia mendukung Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menjadikan kolong bekas penambangan bijih timah direhabilitasi sebagai objek wisata air guna mendorong ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19.

"Kolong retensi di bekas penambangan bijih timah ini dapat dimanfaatkan sebagai wisata air, sehingga masyarakat mendapatkan nilai tambah bagi meningkatkan pendapatan keluarganya," kata Deputi Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi BNPB, Rifai usai peninjauan kolong retensi Pangkalpinang, Kamis.

Menurut dia keberadaan kolong retensi bekas penambangan ini di Pulau Bangka dan Belitung ini, selain untuk mengatasi banjir juga sebagai sumber bahan baku air bersih bagi masyarakat di pulau timah ini.

"Saya sarankan kepada pemda melalui dinas pariwisata agar kolong ini dijadikan tempat wisata air. Sekali-kali jadikan tempat lomba perahu dayung sehingga bisa menambahkan pendapatan bagi masyarakat, apalagi di masa pandemi ini," ujarnya.

Ia mengatakan dalam penanganan bencana banjir di Babel, BNPB mengalokasikan dana hibah Rp14,9 miliar untuk merehabilitasi dan merekonstruksi kolong bekas tambang timah kolam retensi Sungai Parit Tiga, pembangunan embung Desa Saing Kabupaten Bangka dan pembangunan talud Desa Air Batu, Belitung.

Baca juga: Pemerintah tengah siapkan Perpres percepatan pemulihan bekas tambang

Baca juga: Menteri LHK: 108 lubang PETI di TNGHS jadi prioritas untuk ditutup

Selain itu pembangunan Kawasan Minapolitan Belitung Timur, mengeruk aliran Sungai Berok Belinyu Bangka, dan Simpang Pha Leat Kudai Kabupaten Bangka.

"Kunjungan kita kali ini untuk monitoring evaluasi sejauh mana penyelenggaraan dana hibah dari pemerintah pusat pada 2019 sebesar Rp14,9 miliar untuk penanganan masalah banjir untuk enam kegiatan di Babel," katanya.

Oleh karena itu, kami dari tim BNPB monitoring evaluasi seberapa jauh penyelenggaraan hibah dari 2019 akhir lalu, karena sekarang telah memasuki bulan kedelapan.

"Kami biasanya di semester pertama melakukan monitor fisik, untuk mengetahui seberapa jauh penyelenggaraan baik secara administrasi maupun fisik, sehingga kita tahu sejauh mana kemampuan daerah dalam mengatasi bencana banjir ini," katanya.

Baca juga: BNPB adakan rakor untuk langkah pemulihan bekas tambang ilegal

Baca juga: Menteri LHK apresiasi Babel tanami mangrove di bekas tambang