Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, perubahan departemen menjadi kementerian tidak akan banyak berpengaruh terhadap pelaksanaan APBN 2010.

"Dari sisi anggaran, kan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA)-nya untuk kementerian/lembaga (K/L), jadi tidak ada perubahan spesifik," kata Sri Mulyani di sela pertemuan Indonesia-Japan di Jakarta, Senin.

Ia mengakui, kemungkinan perubahan beberapa anggaran memang ada, tetapi tidak akan terlalu banyak.

Berdasarkan UU Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, istilah departemen, kantor menteri negara, dan kantor menteri koordinator disesuaikan menjadi kementerian.

Pemerintah tidak menargetkan waktu kapan penyesuaian itu termasuk urusan administrasi akan selesai, namun diharapkan secepatnya sehingga setelah semua tata naskah lama habis, bisa dicetak yang baru.

Mengenai perkiraan tekanan inflasi pada semester pertama 2010 yang tidak signifikan dibandingkan semester II 2010, Menkeu berlasana, rendahnya tekanan inflasi tidak lepas dari pengaruh positif nilai tukar.

"Dengan niai tukar yang stabil dan cenderung masih kuat, itu akan memberikan kontribusi kepada penurunan inflasi yang berasal dari faktor impor," katanya.

Pemerintah juga akan menjaga tingkat inflasi dengan menjaga stabilitas harga komoditas terutama kebutuhan pokok. "Jadi dua-duanya memberikan sumbangan stabilitas pada inflasi," katanya.

Ia tidak menolak prediksi bahwa tekanan inflasi pada semester I 2010 tidak akan sebesar pada semester II 2010.

"Jadi tekanan inflasi akan bisa ditahan dengan kebijakan makro, tantangan akan lebih kelihatan pada semester II karena dari sisi kondisi globalnya akan memberikan dinamika dari sisi kebijakan nilai tukar maupun dari sisi dinamika terhadap harga-harga komoditas," katanya.

Sementara mengenai rencana perubahan APBN 2010 yang dipercepat, Menkeu mengatakan, masih akan dibahas bersama presiden dalam sidang kabinet.

"Rencana APBNP masih akan dibahas dengan Bapak Presiden di sidang kabinet, dan nanti akan dibahas juga dengan Dewan (DPR)," katanya.(*)