Jakarta (ANTARA) - SKK Migas memperoleh penghargaan dari KPK karena dinilai berhasil melakukan pencegahan korupsi di kegiatan hulu minyak dan gas (migas).

Penghargaan ini diserahkan Ketua KPK Firli Bahuri dan diterima Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto pada acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang diselenggarakan KPK di Jakarta, Selasa (25/8/2020).

"SKK Migas konsisten menerapkan praktik pencegahan korupsi. Penghargaan dari KPK, adalah salah satu bukti kami secara terus menerus melakukan pencegahan korupsi di industri hulu migas," kata Dwi lewat keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Baca juga: SKK Migas setujui pengembangan Lapangan Paus Biru

Dwi mengakui industri hulu migas adalah salah satu sektor yang rawan terjadi praktik korupsi.

"Industri hulu migas memiliki perputaran bisnis yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun, baik yang berasal dari investasi, proyek pengadaan barang/jasa dan lainnya. Maka penting untuk menjaga proses pengambilan keputusan investasi tidak terganggu oleh faktor noninvestasi seperti penyuapan," katanya.

Salah satu cara mendorong peningkatan investasi hulu migas, lanjut dia, adalah dengan menerapkan good corporate governance (GCG) pada level yang tinggi, termasuk di dalamnya melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Investasi hulu migas memiliki risiko dan teknologi yang tinggi serta persaingan antarnegara. Korupsi jelas-jelas menjadi biaya tinggi dan meningkatkan ketidakpastian bisnis, sesuatu yang sangat dibenci oleh para investor," kata Dwi.

Pencegahan korupsi, lanjut dia, menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kredibilitas hulu migas, persaingan usaha yang sehat, meningkatkan iklim investasi dan menekan biaya cost recovery.

"Ujung-ujungnya adalah penerimaan negara menjadi lebih optimal. Indonesia memiliki 128 cekungan dan baru 20 cekungan yang produksi, dengan tanpa korupsi biaya investasi di Indonesia akan semakin kompetitif dan memiliki kepastian waktu," ujar Dwi.

Selain menerima penghargaan, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto juga menjadi pembicara di acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) dengan topik Praktik Baik Penerapan Manajemen Anti Suap.

Pada diskusi panel tersebut, Dwi tampil bersama Menteri BUMN, Kepala OJK, Direktur PT Pertamina Hulu Mahakam, dan KUPAS Kadin dengan penanggap Pimpinan KPK dan Jaksa Agung.

Baca juga: SKK Migas: RI berhasil survei seismik terpanjang di Asia Pasifik
Baca juga: Dorong investasi dan produksi, SKK Migas beri insentif KKKS