Jakarta (ANTARA News) - Ketua Institut Hijau Indonesia Chalid Muhammad mengatakan, pemerintah tidak pernah melibatkan rakyatnya dalam pembahasan dan penanganan perubahan iklim.

"Pemerintah tidak pernah libatkan rakyat tentang perubahan iklim," kata Chalid dalam acara Outlook Lingkungan Hidup 2010 Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) di Jakarta, Jumat.

Chalid melihat pemerintah tidak menjelaskan kepada masyarakat melalui DPR tentang agenda dan posisi Indonesia di KTT ke-15 Perubahan Iklim di Kopenhagen, Denmark.

"Pemerintah anggap rakyat tidak perlu terlibat perubahan iklim. Padahal, kesepakatan yang dihasilkan dalam perundingan akan mempengaruhi rakyat," katanya.

Sementara mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama dengan Delri (Delegasi RI) telah membohongi masyarakat Indonesia dan global, terkait dengan keseriusan untuk mengimplemmentasikan komitmen penurunan emisi.

"Pemerintah tidak menyatakan komitmen untuk melindungi tutupan hutan alam yang tersisa dalam Perundingan LULUCF ," kata Berry.

Mengenai target pemerintahan untuk menurunkan emisi karbon sebanyak 26 persen pada 2020, Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Berry Nahdian Forqan mengatakan, pemerintah tidak mampu menjelaskan konsep dan implementasi untuk target tersebut.

"Sampai saat ini, pemerintah tidak mempunyai konsep jelas, bahkan tidak pernah menghitung secara komprehensif untuk itu," katanya.

"Kita sudah konfirmasi ke Men-LH yang mengatakan implementasi target penurunan emisi seperti ini. Ketika kita tanya ke Menteri Kehutanan, mengatakan hal yang berbeda," ujar Berry.

Walhi tidak melihat ada upaya pemerintah untuk menurunkan emisi sebesar 16 persen dari sektor Kehutanan.

Mengenai hasil KTT Kopenhagen yang tidak menghasilkan perjanjian yang mengikat (legally binding treaty), Berry mengatakan, konferensi itu gagal memberikan solusi bagi upaya menekan laju perubahan iklim dan menyelamatkan bumi.

"Dibutuhkan perjanjian mengikat agar semua negara berkewajiban menurunkan emisi karbon 25 - 40 persen sesuai IPCC," katanya. (*)