Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis siang di Kantor Kepresidenan, menggelar rapat terbatas bidang Kesejahteraan Rakyat dengan membahas masalah pendidikan, khususnya ujian nasional, serta Bantuan Operasi Kesehatan.

"Agenda rapat kali ini ada dua hal, yaitu pendidikan dan kesehatan. Untuk pendidikan saya ingin mendengar dari Mendiknas seperti apa kontruksi yang dapat kita bangun untuk kebijakan Ujian Nasional. Untuk Kesehatan saya ingin mendengar apa yang menjadi dasar tentang jaminan kesehatan masyarakat dan bantuan operasi kesehatan," kata Presiden.

Dalam pengantarnya, Presiden mengatakan bahwa ia pernah berdialog dan bertukar pikiran dengan pimpinan mahasiswa menyangkut bidang pendidikan yang mengangkat topik Ujian Nasional.

"Kita mengetahui ada sejumlah pro-kontra yang berkaitan UN ini, tentu ada pikiran-pikiran yang patut kita dengar dari mahasiswa maupun siapa pun yang peduli UN ini menjadi salah satu bagian alat ukur bagi pendidikan," katanya.

Menurut Kepala Negara, Mendiknas sebelumnya pernah melaporkan sejarah tentang pengukuran kelulusan siswa, baik yang menggunakan UN sebagai satu-satunya alat ukur atau yang menggunakan ukuran prestasi di sekolah.

"Saya sendiri berpendapat UN bukan satu-satunya alat ukur yang kita pilih tapi memadukan opsi lain," katanya.

Kepala Negara mengatakan bahwa ada dua opsi yang pernah diajukan kepadanya yaitu opsi pertama, UN sebagai ukuran pertama yang manakala tak berhasil ada peluang untuk ujian lain.

Opsi kedua, lanjut dia, adalah kembali ke model Ebtanas. "Tentunya harus ada model pembaharuan karena dari UU bila semacam Ebtanas tentu perlu pengkajian yang penting harus obyektif," ujarnya.

Presiden menegaskan bahwa kebijakan yang untuh menyangkut UN sangat penting dan harus ditetapkan dengan benar.

Sementara itu terkait dengan bidang kesehatan, Kepala Negara mengatakan bahwa pemerintah ingin memastikan program jaminan kesehatan masyarakat dan bantuan operasi kesehatan berjalan dengan baik.

"Bantuan Operasi Kesehatan, kita ingin benar-benar memberdayakan infrastruktur kesehatan tingkat akar rumput Puskesmas, kita harus memberdayakan Puskesmas dengan finasial dan sarananya," katanya.

Kepala Negara mengajak untuk mengubah cara pandang, tidak lagi mengobati orang sakit namun mencegah orang sakit.

"Jadi program berorientasi pada itu, ... pencegahan pada masyarakat luas agar tidak mudah jatuh sakit," katanya.

Hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Wakil Presiden Boediono, Menko Kesra Agung Laksono, Mendiknas M. Nuh, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Negara Pemberdayaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan, dan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng.

Kemudian Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufrie, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik, Menkominfo Tifatul Sembiring, Mensesneg Sudi Silalahi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari, Menteri Negara Lingkungan Hidup Gusti M Hatta dan Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih.
(*)