Jakarta (ANTARA News) - PT PLN (Persero) optimistis memperoleh utang Rp21 triliun pada 2010 menyusul keputusan pemerintah menaikkan marjin usaha dari lima menjadi delapan persen, demikian Direktur Keuangan PLN Setio Anggoro Dewo di Jakarta, Kamis.

"Komunitas pasar keuangan tetap menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi kepada PLN, sehingga kami optimis dapat memperoleh pinjaman senilai Rp21 triliun di harga yang kompetitif," ujarnya.

Baru-baru ini, PLN juga dapat meningkatkan nilai obligasi rupiah dari Rp1,5 triliun menjadi Rp3 triliun menyusul tingkat kepercayaan pasar keuangan yang cukup tinggi tersebut.

Menurut Setio, pinjaman sebesar Rp 21 triliun tersebut akan diperoleh dari pasar modal dan perbankan, baik dalam maupun luar negeri.

Ia mengatakan, utang tersebut akan digunakan untuk investasi diantaranya perkuatan sistem kelistrikan Jawa-Bali, dana pendamping pembangunan 10,000 MW, dan pembangunan jaringan distribusi.

Setio menambahkan, pada tahun ini, pendapatan listrik dari pelanggan diperkirakan mencapai Rp103 triliun.

"Dengan subsidi APBN ditetapkan sebesar Rp37,8 triliun, maka kami berharap kenaikan marjin dapat mengurangi kesenjangan antara kas pemasukan dan pengeluaran," ujarnya.

Selain kenaikan marjin, pada 2010, pemerintah juga berencana menambah penyertaan modal ke PLN senilai Rp10 triliun.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa berharap tambahan dana Rp31 triliun akan mengatasi krisis listrik di sejumlah daerah teratasi pada Oktober 2010 atau setelah satu tahun masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Tambahan dana itu juga membuat Tarif Dasar Listrik (TDL) tidak perlu dinaikkan seperti rencana semula.

PLN mencatat, per Oktober 2009, dari 24 sistem kelistrikan nasional, 11 sistem di antaranya mengalami defisit total daya 460,2 MW, sedangkan dua sistem dalam kondisi normal dan 11 lainnya berstatus siaga.

PLN membagi sistem kelistrikan menjadi tiga kondisi yakni normal karena tidak ada pemadaman dan cadangan operasi lebih besar dari satu unit pembangkit terbesar, status siaga jika tidak ada pemadaman tetapi berpotensi padam karena cadangan operasi lebih kecil dari satu unit pembangkit terbesar, dan kondisi defisit jika daya mampu pembangkit lebih kecil dari beban puncak atau gangguan sistem transmisi.

Sebelas sistem yang mengalami defisit adalah Sumatera bagian selatan, Sulawesi Selatan, Sumatera bagian utara, Minahasa, Tanjung Pinang, Palu, Kendari, Poso 1,71, Sampit, Ambon, dan Singkawang. Sedangkan, sistem dalam kondisi normal adalah Jawa-Bali dan Bontang.

Sistim kelistrikan dalam siaga adalah Bangka, Belitung, Batam, Pontianak, Lombok, Barito, Mahakam, Gorontalo, Kupang, Ternate, dan Jayapura.(*)