Gorontalo (ANTARA) - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengatakan penanganan banjir di daerah itu diusulkan menjadi Peraturan Presiden (Perpres).

Hal itu, kata Rusli, dibahas dalam rapat lintas sektor yang dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa di Jakarta, Senin.

Selain dihadiri Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan kepala daerah se-Provinsi Gorontalo, rapat diikuti oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Pertanian dan BMKG.

“Penanganan banjir di Gorontalo diusulkan untuk menjadi Peraturan Presiden (Perpres) agar penanganannya lebih komprehensif. Diupayakan Perpres keluar dalam satu bulan ini sehingga Oktober atau November sudah bisa jalan,” kata gubernur.

Baca juga: Kepala Bappenas bakal prioritaskan penanganan banjir di Gorontalo

Menurutnya pengusulan penanganan banjir Gorontalo menjadi Perpres patut disyukuri. Selain dikerjakan oleh berbagai kementrian dan lembaga, Perpres juga mengatur penanganan banjir secara komprehensif mulai dari hulu hingga hilir.

“Jadi siapa bekerja apa semua sudah jelas, baik itu kementerian terkait maupun pemerintah daerah. Pekerjaannya pun tidak separuh-separuh tapi semuanya mulai dari revitalisasi sungai termasuk kelanjutan pembangunan Waduk Bulango Ulu dan Bone Ulu,” jelasnya.

Untuk penanganan banjir di hilir, pemerintah daerah membuka wacana relokasi warga di bantaran sungai di Kota Gorontalo. Pemkot bersedia menyiapkan lahan untuk pembangunan rumah susun. Namun rencana tersebut masih dalam proses pengkajian.

Sementara itu, dilansir dari siaran pers Tim Komunikasi Publik Kementerian PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa merekomendasikan program prioritas 2020-2024 untuk menangani masalah banjir di Gorontalo.

Baca juga: Total 8.233 warga jadi korban banjir dan longsor di Bone Bolango

Lima program kegiatan yakni penyelesaian masterplan pengendalian banjir, penataan ruang, rehabilitasi lahan, perbaikan pos hujan, dan mitigasi bencana.

“Untuk penanganan banjir di Provinsi Gorontalo ini secara struktural pada 2020 membutuhkan anggaran sebesar Rp94,7 miliar, memasuki tahun 2021 anggaran nanti akan bertambah menjadi Rp126 miliar karena cakupan kawasan yang menjadi pengendalian banjir akan lebih banyak lagi,” katanya.

Banjir di Provinsi Gorontalo merupakan kombinasi deforestasi, curah hujan, dan tidak efektifnya drainase lokal. Kawasan danau dan sungai juga kritis karena sedimentasi.

Banjir di Gorontalo yang berasal dari luapan Sungai Bone terjadi sebanyak sembilan kali pada rentang waktu Juli hingga Agustus 2020. Sejumlah infrastruktur seperti jembatan, fasilitas umum, tanggul, puskesmas, hingga rumah warga rusak berat dan ringan diterjang banjir.

Baca juga: Gubernur minta BWS lakukan perbaikan tanggul Sungai Bone