Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah menyatakan bahwa penetapan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin sebagai wakil menteri pertahanan tidak ada masalah.

"Pemerintah melihat penetapannya sebagai wakil menhan tidak ada masalah. Pemerintah menjamin itu, dalam hal ini saya selaku menteri pertahanan," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Jakarta, Rabu.

Menurut Purnomo, Sjafrie Sjamsoeddin sudah membuktikan sebagai seorang profesional dalam mengelola sektor pertahanan negara selama menjabat sebagai Sekjen Departemen Pertahanan sejak 2005.

"Saya tidak sembarang menerima seseorang untuk mendampingi saya sebagai wakil menteri pertahanan, jika saya tidak tahu persis sosoknya seperti apa," kata Purnomo.

Dengan kapabilitas Sjafrie Sjamsoeddin, maka tugas wakil menteri pertahanan akan mampu dijalankan lulusan Akademi Militer 1974 itu dengan baik, ujar Menhan.

"Daripada saya mencari orang baru, saya harus memperkenalkan pengelolaan sektor pertahanan, lebih baik kan saya menerima Bapak Sjafrie sebagai wakil menteri pertahanan. Kami selama ini sudah berkerja sama dengan sangat baik," tuturnya.

Purnomo menegaskan, pihaknya tidak perlu memberlakukan masa transisi bagi Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin untuk menjadi wakil menhan.

"Dia sudah sangat tahu dan paham, apa yang harus dilakukan dalam pengelolaan sektor pertahanan," katanya.

Tentang sosok Sjafrie yang dinilai sebagian kalangan terutama di luar negeri khususnya Amerika Serikat, sebagai pelanggar HAM selama menjalankan tugasnya sebagai seorang militer, Purnomo menegaskan, pemerintah tidak masalah.

"Pengadaan alat utama sistem senjata kita toh tidak tergantung pada satu negara saja, seperti Amerika Serikat. Kita punya banyak pilihan. Jadi, kalau penilaian negatif Pak Sajfrie dikaitkan diplomasi luar negeri untuk pengadaan alat utama sistem senjata, tidak ada masalah," tutur Purnomo.

Menanggapi kontroversi dirinya sebagai wakil menhan, Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, tidak masalah bagi dirinya.

"Kita jangan terbelenggu kontroversi. Yang penting kita tunjukkan kapabilitas dan integritas," katanya.

Ditanya apakah dirinya siap jika sewaktu-waktu dipanggil otoritas hukum terkait dugaan pelanggaran HAM, Sjafrie menegaskan, sebagai prajurit dirinya akan taat asas dan aturan.

"Aturan hukumnya seperti apa, ya kita ikuti," katanya.
(*)