Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan perekonomian nasional selama 2009 berjalan cukup baik di tengah tantangan dan imbas krisis ekonomi global yang terjadi.

"Alhamdulillah dengan kerja keras dan berbagai upaya yang telah ditempuh, kita dapat mempertahankan kinerja perekonomian tahun 2009, jauh lebih baik dibandingkan dengan kinerja di banyak negara di dunia," kata Presiden saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)B 2010 di Istana Negara Jakarta, Selasa.

Presiden menjelaskan, pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2009, diperkirakan berada di atas 4 persen, atau di peringkat ketiga tertinggi di negara kelompok G-20.

Sementara laju inflasi hanya 2,78 persen atau angka terendah dalam 10 tahun terakhir, sedangkan nilai tukar rupiah ditutup pada tingkat Rp9.400 an per-dolar AS atau terjadi apresiasi atau penguatan sebesar 15 persen.

Di sisi lain, cadangan devisa telah terakumulasi di atas 65 miliar dolar AS, tingkat tertinggi yang pernah dicapai Indonesia.

Presiden menjelaskan, kinerja APBN Perubahan tahun 2009 juga mencatat prestasi yang luar biasa dengan defisit diturunkan menjadi sekitar Rp87 triliun atau 1,6 persen dari PDB, jauh lebih rendah dari sasaran awal Rp130 triliun atau 2,4 persen dari PDB.

"Pencapaian ini juga jauh lebih baik dari pada kinerja di banyak negara dunia yang mengalami dampak krisis. Di banyak negara telah terjadi pembengkakan defisit anggaran mencapai 5 hingga 10 persen dari PDB dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang negatif," katanya.

Sementara Pendapatan Negara dalam tahun 2009 mencapai Rp867 triliun atau hanya 0,5 persen lebih rendah dari sasaran. Dengan realisasi penerimaan perpajakan 1,7 persen lebih rendah dari sasaran, namun penerimaan negara bukan pajak (PNBP), termasuk PNBP kontribusi dari berbagai kementrian negara/lembaga mencapai Rp225 triliun atau 3 persen di atas sasaran.

Sementara itu, realisasi belanja negara dalam tahun 2009 mencapai Rp954 triliun, atau 4,7 persen lebih rendah dari rencana.

Hal ini, katanya, dicapai dengan pengelolaan utang yang lebih baik dan dengan tingkat kepercayaan ekonomi yang makin tinggi akibat kebijakan penanganan krisis yang tepat dan cepat, di tahun 2009 kita dapat menghemat pembayaran bunga utang lebih dari Rp15 triliun.

Selain itu, tingkat pencapaian belanja kementrian negara/lembaga, termasuk belanja stimulus fiskal mencapai sekitar 96 persen, persentase tertinggi yang pernah dicapai.

"Penyerapan Belanja stimulus fiskal juga menggembirakan dengan pencapaian sekitar 94 persen dari sasaran," katanya.

Sejumlah kementerian lembaga yang berhasil melakukan penyerapan anggaran terbaik adalah Departemen PU, pencapaian 78 persen, Departemen Pendidikan 93 persen, Departemen Pertahanan 100 persen, Departemen Agama 92 persen, dan Kepolisian Negara RI dengan pencapaian hampir 100 persen.

Dengan kemampuan anggaran untuk membiayai defisit dan pengelolaan Surat Berharga Negara yang jauh lebih baik, di akhir tahun 2009 kita mampu menghasilkan surplus anggaran (SILPA) sebesar Rp38 triliun.

SILPA tahun 2009, kata Presiden, terjadi dengan perbaikan penyerapan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga.

"Dengan demikian, fungsi APBN untuk melakukan stimulasi ekonomi tetap dapat berjalan di satu sisi, sedangkan penerimaan tetap dapat diamankan di sisi lain," katanya.

Untuk 2010, pemerintah membuat tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010, yaitu "Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat."

Seluruh dana belanja dalam APBN 2010, kata Presiden, direncanakan berjumlah Rp1.047,7 triliun atau 17,5 persen terhadap PDB. Jumlah ini menunjukkan peningkatan sebesar Rp93,7 triliun atau sekitar 9,8 persen dari realisasi anggaran belanja pada APBN-P tahun 2009 sebesar Rp954 triliun.

Dalam APBN tahun 2010, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat direncanakan mencapai Rp725,2 triliun atau 12,1 persen dari PDB. Jumlah ini, berarti mengalami peningkatan sebesar Rp79,8 triliun atau naik 12,4 persen bila dibandingkan dengan realisasinya dalam APBN-P tahun 2009 sebesar Rp645,4 triliun.

"Belanja APBN yang makin besar tersebut harus dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat," katanya.

Hadir dalam acara itu, semua menteri negera dan kepala lembaga pemerintahan dan Polri serta 33 Gubernur Provinsi. (*)