Kupang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama tokoh adat di Besipae, Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Pulau Timor bersepakat untuk mengakhiri persoalan konflik lahan di Pubabu Besipae.

"Kesepakatan untuk mengakhiri konflik lahan ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan antara kami mewakili pemerintah provinsi dan tiga tokoh adat, yaitu Usif Frans Nabuasa, Usif Nope Nabuasa, dan Usif P.R. Nabuasa pada hari Jumat (21/8)," kata Kepala Badan Pendapatan dan Aset Provinsi NTT Zeth Sony Libing kepada ANTARA di Kupang, Sabtu.

Penandatanganan kesepakatan itu disaksikan sejumlah pihak, di antaranya pemimpin TNI dan kepolisian di Timor Tengah Selatan, Camat Amanuban Selatan, serta tokoh agama di Besipae.

Baca juga: Warga Besipae sebut anak-anak alami trauma berat

Zeth menyebutkan salah satu butir kesepakatan tersebut, yaitu pemerintah dan para tokoh bersama-sama mengakhiri konflik lahan di Besipae.

Pada hari Sabtu (22/8), pihaknya juga turun kembali ke Besipae untuk menyosialisasikan kesepakatan tersebut kepada masyarakat yang terlibat dalam konflik lahan tersebut.

"Apa yang kami sepakati kemarin akan kami sosialisasikan pada hari ini kepada warga di Besipae sekaligus kami upayakan pertemuan para usif dengan 37 keluarga," kata Zeth.

Dengan kesepakatan ini, kata dia, selanjutnya pemerintah provinsi bisa memulai program pemanfaatan lahan tersebut untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Ia menyebutkan sejumlah program, di antaranya pengembangan peternakan sapi dan hijauan pakan ternak serta di bidang pertanian berupa budi daya tanaman lamtoro, porang, dan kelor.

"Program ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Besipae karena mereka akan terlibat langsung di dalamnya," katanya menjelaskan.

Baca juga: Pemprov NTT segera perluas dialog tangani konflik lahan Besipae

Baca juga: Pemprov NTT hargai upaya hukum warga Besipae terhadap perusakan rumah

Ia menambahkan bahwa Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat besama wakilnya, Josef Nae Soi, mengharapkan agar persoalan lahan di Besipae harus segera berakhir supaya program pembangunan bisa berjalan.

"Kami berharap setelah ini selesai tidak ada upaya-upaya provokasi dari oknum tertentu karena Kapolres TTS juga sudah mengeluarkan pernyataan untuk mengingatkan terkait hal ini," katanya.