"Pemerintah NTT sudah membangun rumah ada empat unit tapi tidak layak dihuni sama sekali," katanya ketika dihubungi dari Kupang, Kamis.
Ia mengatakan hal itu menanggapi pertanyaan seputar kondisi rumah yang dibangun pemerintah Provinsi NTT untuk merelokasi warga dalam kasus konflik tanah di Pubabu, Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Pulau Timor.
Ia menjelaskan, keempat rumah yang dibangun pemerintah provinsi untuk merelokasi warga Besipae masing-masing di antaranya dua unit berukuran 5mx7m dan dua unit berukuran sekitar 3mx3m.
Baca juga: LPA: Korban penggusuran di Pubabu tinggal di bawah pohon
Baca juga: Pejabat Pemprov NTT: Komnas HAM akan datang ke Besipae
Baca juga: Kapolres TTS bantah tindakan represif di Pubabu
Menurut Esterina Sela, rumah tersebut tidak layak dihuni karena satu keluarga beranggotakan 5 orang, tujuh orang, dan 9 orang.
"Bagaimana mungkin 9 orang harus tidur di rumah ukuran 3mx3m," katanya.
Ia menjelaskan kondisi rumah yang dibangun sudah beratap seng namun dindingnya dari kayu bebak (pelepa pohon gewang) dan berlantai tanah sehingga tidak nyaman untuk ditempati.
"Dinding rumah juga tidak sampai ke tanah tetapi ada rongga sehingga binatang bisa masuk kapan saja," katanya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur NTT, Josef A Nae Soi, secara terpisah di Kupang, Rabu (19/8) mengatakan pemerintah NTT membangun rumah layak huni bagi warga Pubabu, Besipae, sehingga tidak lagi menempati rumah yang tidak layak huni.
Baca juga: Pemprov NTT: Tak ada anarkis di Pubabu
Baca juga: Warga Besipae laporkan perusakan 29 rumah ke Polda NTT
Ia mengatakan Pemerintah NTT tidak mengambil alih lahan Besipae untuk kepentingan tertentu tetapi akan digunakan untuk kepentingan pembangunan ekonomi masyarakat.
Pemerintah NTT lanjut Josef A Nae Soi tidak serta merta mengambil lahan lalu mengabaikan aspek kesejahteraan warga sekitar.
"Kami tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Hal itu menjadi perhatian serius pemerintah NTT dengan menyiapkan rumah layak huni bagi warga Pubabu," kata Josef A Nae Soi.