Makassar (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggandeng 20 dunia usaha dalam upaya membantu pemenuhan kebutuhan spesifik anak dan perempuan di masa pandemi COVID-19.

Menteri PPPA Bintang Puspayoga di Makassar, Rabu mengatakan kementerian yang dipimpinnya tidak hanya mengandalkan bantuan alokasi anggaran APBN dalam masalah pemenuhan hak anak di Indonesia.

"Kami sudah bergandengan dengan dunia usaha untuk memenuhi kebutuhan spesifik anak terutama dalam pemenuhan gizi yang memang dibutuhkan dalam pertumbuhan dan masa perkembangan," katanya usai mengikuti acara puncak Hari Anak Nasional (HAN) 2020 Provinsi Sulawesi Selatan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Makassar.

Ia menjelaskan, Kementerian PPPA juga sudah mengambil sejumlah langkah dan upaya dalam pemenuhan hak anak, termasuk Kemensos, Kemenkumham hingga Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
Baca juga: KPPPA serahkan bantuan untuk perempuan-anak terdampak COVID-19
Baca juga: Pentingnya fokus pada gizi anak Indonesia di masa pandemi corona

"Jadi kami sudah melakukan berbagai upaya dalam pemenuhan hak anak di masa pendemi ini," ujarnya.

Terkait masalah ekploitasi anak, ia menjelaskan, Kementerian PPPA sudah menyampaikan komitmen untuk penanganan dari hulu ke hilir. Sebab ekploitasi tidak terlepas dari faktor ekonomi.

"Jadi perlu kerjasama dengan daerah untuk konsep hulu hilir. Untuk hulunya bagaimana peningkatan ekonomi masyarakat," ujarnya.

"Karena kita lihat ekploitasi itu marak terjadi di daerah yang garis kemiskinannya tinggi. Keluarga atau ibunya, jika sudah sejahtera maka tidak akan mengeksploitasi sehingga bisa fokus mengejar pendidikan," lanjut dia.
Baca juga: KPPPA serahkan 1.928 paket bantuan kebutuhan spesifik anak