Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan III Provinsi Jawa Timur (Bakorwil III) mendorong langkah digitalisasi pasar rakyat khususnya yang ada di wilayah kerja badan tersebut.

Kepala Bakorwil III Malang Sjaichul Gulam mengatakan bahwa upaya untuk digitalisasi pasar rakyat utamanya pada masa pandemi virus corona atau COVID-19 tersebut, merupakan salah satu langkah untuk mempertahankan perputaran ekonomi.

"Pada saat pandemi, masyarakat diimbau untuk tetap berada di rumah, sehingga ada perubahan tren belanja masyarakat secara online. Kami mendorong digitalisasi pasar rakyat," kata Sjaichul, di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu.

Baca juga: Gelar Munas, Dekranas upayakan digitalisasi pasar kerajinan

Sjaichul menjelaskan dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor perekonomian khususnya pasar rakyat, dirasakan sangat besar oleh para pedagang. Para pedagang mengeluhkan omzet penjualan turun drastis pada masa awal pandemi COVID-19.

Menurut Sjaichul, dengan kondisi tersebut, di wilayah kerja Bakorwil III Malang yang meliputi, Malang Raya, Pasuruan, Kota Surabaya, Sidoarjo, dan Blitar tersebut, muncul platform jual beli online khusus untuk pasar rakyat.

"Kondisi itu akan mendorong masyarakat untuk mulai mengenal belanja online, tanpa harus datang ke pasar rakyat," kata Sjaichul.

Baca juga: Pemerintah siapkan digitalisasi dorong UMKM tembus pasar global

Sjaichul menambahkan, digitalisasi pasar rakyat merupakan hal yang tidak dapat dihindari lagi. Dengan kemajuan teknologi informasi yang berjalan sangat cepat, akan memunculkan perubahan tren berbelanja di masyarakat.

Sebagai catatan, khusus untuk wilayah Malang Raya, lanjut Sjaichul, digitalisasi pasar rakyat masih berada pada tahap awal. Dalam tahap tersebut, masih banyak permasalahan dan tantangan yang perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan di Malang Raya.

"Digitalisasi bukan berarti meninggalkan esensi pasar tradisional, namun meningkatkan kualitas pasar rakyat tersebut, dalam menjawab kemajuan era digital," kata Sjaichul.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi Bakorwil III Malang Asep Kusdinar mengatakan bahwa beberapa tantangan yang dihadapi pada masa awal digitalisasi pasar rakyat itu antara lain adalah para pedagang dan pembeli belum memahami konsep jual beli online.

"SDM pelaku pasar, pedagang, dan pembeli masih belum paham transaksi online. Sehingga perlu literasi secara masif," kata Asep.

Baca juga: LinkAja implementasikan QRIS melalui digitalisasi pasar tradisional

Selain itu, lanjut Asep, tingkat ketercapaian pemasaran pasar rakyat online khususnya di Malang Raya, terbilang masih cukup rendah sehingga, perlu ada peningkatan pemasaran konsep jual beli online di pasar rakyat.

Menurut Asep, selain tantangan tersebut, juga diperlukan penyediaan lumbung pangan dari pemerintah, yang bertujuan untuk memutus mata rantai perdagangan, sehingga harga yang diterima oleh konsumen akan lebih murah.

"Penyediaan lumbung pangan tersebut, bisa melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)," ujar Asep.

Asep menambahkan, dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih belum mereda, penggunaan transaksi online untuk berbelanja di pasar rakyat menjadi salah satu upaya untuk menekan penyebaran virus Corona.

Peran aktif dari pemerintah daerah, lanjut Asep, sangat dibutuhkan untuk penerapan pasar rakyat digital khususnya pada masa adaptasi seperti saat ini. Dengan kondisi tersebut, sektor ekonomi kreatif pasar rakyat di Malang Raya bisa bertumbuh.

"Penerapan digitalisasi pasar rakyat ini, bertujuan agar pertumbuhan ekonomi kreatif terlaksana, namun memerlukan keterpaduan dan kolaborasi antara para pihak," ujar Asep.

Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, di wilayah Malang Raya, tercatat ada 146 pasar rakyat. Dari total tersebut, terbagi dari pasar rakyat di wilayah perkotaan atau kabupaten sebanyak 65 pasar, dan pasar desa sebanyak 84 unit pasar.