Manokwari (ANTARA) - Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyatakan bahwa kebijakan dan program otonomi khusus yang diluncurkan pemerintah pusat bagi tanah Papua cukup berhasil.

"Otonomi khusus cukup berhasil dalam membangun Papua, baik pada sektor pendidikan, kesehatan maupun pembangunan infrastruktur," ucap Dominggus Mandacan di Manokwari, Selasa.

Pada bidang pendidikan, kata Dominggus, cukup banyak putra-putri Papua yang sekolah dan kuliah dibiayai melalui dana otonomi khusus (otsus), baik di dalam maupun luar negeri. Pada bidang kesehatan, dana otsus bermanfaat bagi peningkatan layanan baik di dalam kota maupun wilayah pedalaman dan terpencil.

Baca juga: Tokoh Papua: Otsus bentuk perhatian pemerintah bangun Papua

Melalui dana otsus juga, lanjut gubernur, pemerintah daerah membangun infrastruktur jalan, jembatan, serta sarana dan prasarana lain, termasuk program pemberdayaan bagi masyarakat asli Papua.

Kendati demikian, menurut kepala Suku Besar Arfak ini, perlu ada evaluasi agar program dan pemanfaatan dana otsus di daerah ini lebih optimal.

"Kekurangan pemerintah terutama daerah mungkin kita kurang melakukan ekspos ke berbagai media tentang program atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan melalui dana otsus, sehingga tidak banyak masyarakat yang tahu tentang pemanfaatan dana otsus ini," ujar gubernur.

Baca juga: Kepala Suku: Otsus jadi solusi untuk kesejahteraan masyarakat di Papua

Mandacan mengajak masyarakat untuk mendukung program otsus jilid dua yang akan dilanjutkan pada tahun 2022 mendatang. Papua Barat masih membutuhkan kebijakan otsus untuk percepatan pembangunan di berbagai sektor.

"Saat ini masih banyak anak-anak dan adik-adik kita yang menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi di luar negeri maupun beberapa daerah di Indonesia. Mereka dibiayai melalui dana otsus, mari kita dukung mereka," ucapnya.

Program otsus bagi Papua akan berakhir pada tahun 2021. Pemerintah daerah saat ini sedang mendorong regulasi tentang keberlanjutan program otsus pada tahun 2022 dan seterusnya.

Baca juga: Pemuka agama minta kelanjutan Otsus Papua perlu dibicarakan bersama

Gubernur Papua Barat mengharapkan pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar bagi daerah dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) serta sumber daya alam (SDA).