Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan bahwa lembaganya mendukung penuh tekad Pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Maju, karena pada hakikatnya selaras dan merupakan implementasi dari Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.

"MPR sangat mengapresiasi dan mendukung penuh tekad Pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Maju yang pada hakikatnya selaras dan merupakan implementasi dari Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan," kata Bamsoet dalam peringatan Hari Konstitusi Indonesia, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan, yaitu pertama, prioritas pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk menyambungkan infrastruktur yang telah dibangun dengan kawasan industri, kawasan pertanian dan perkebunan serta kawasan ekonomi khusus, dan juga pariwisata adalah sangat tepat, utamanya untuk membangun kesetaraan antarkawasan dan daerah.

Kedua, menurut dia, adalah menggencarkan pembangunan sumber daya manusia sebagai prasyarat kunci untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih maju.

"Ketiga, menekankan tentang pentingnya investasi dalam negeri. Keempat, reformasi birokrasi agar lembaga-lembaga negara semakin sederhana dan efisien. Adanya pembubaran lembaga-lembaga yang tidak efektif dan tidak efisien merupakan hal yang patut kita apresiasi," ujarnya pula.

Lalu, keempat, pengalokasian dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara secara efektif dan efisien untuk memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Baca juga: Wapres sebut capaian pembangunan cukup membanggakan sebelum pandemi


Bamsoet mengatakan hal penting yang menjadi perhatian semua pihak adalah bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 juga dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat mendorong upaya Pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Maju sebagaimana juga telah tertuang dalam TAP MPR tentang Visi Indonesia Masa Depan.

Menurut dia, Indonesia maju seperti amanah dari ketetapan MPR tersebut adalah meningkatnya kemampuan bangsa dalam pergaulan antarbangsa; meningkatnya kualitas sumber daya manusia, sehingga mampu bekerjasama dan bersaing dalam era globalisasi.

"Lalu meningkatnya kualitas pendidikan sehingga menghasilkan tenaga yang kompeten sesuai dengan standar nasional dan internasional; meningkatnya disiplin dan etos kerja; meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi, serta pembudayaannya dalam masyarakat; serta teraktualisasikannya keragaman budaya Indonesia," katanya lagi.

Hadir dalam peringatan Hari Konstitusi Indonesia tersebut secara virtual, antara lain Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Mahkamah Agung M Syarifuddin. Lalu yang hadir secara fisik, antara lain Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti, Ketua BPK Agung Firman Sampurna, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, dan Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus.

Selain itu, juga dihadiri para Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarifuddin Hasan, Hidayat Nur Wahid (hadir virtual), Zulkifli Hasan (hadir virtual), Arsul Sani, dan Fadel Muhammad (hadir virtual).
Baca juga: Bamsoet nilai hari konstitusi momentum evaluasi sistem ketatanegaraan
Baca juga: Wapres Ma'ruf hadiri peringatan Hari Konstitusi 2020 secara virtual