Ambon (ANTARA News) - Pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku kini "berbenah diri" untuk mewujudkan program swasembada beras agar mampu menyangga kebutuhan masyarakat setempat.

"Kami melalui dinas teknis sedang berupaya membangun berbagai infrastruktur agar program swasembada beras dengan sentra produksinya di Buru terealisasi sehingga tidak tergantung pasokan dari Makassar (Sulsel) atau Surabaya (Jatim)," kata Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu, di Ambon, Sabtu.

Dia mengakui pembangunan infrastruktur merupakan salah satu terobosan untuk mendukung peningkatan produksi.

"Jadi dibangun irigasi, saluran primer dan tertier serta pengadaan alat saprodi, pupuk dan traktor tangan yang langsung bisa dijangkau para petani di sentra produksi," kata Gubernur.

Dia mengatakan Pemprov Maluku dan Pemkab Buru telah berkoordinasi agar program swasembada beras itu dikelola bersama.

"Kami bisa memanfaatkan dana APBN melalui dinas PU dan Pertanian untuk merealisasi program tersebut," ujar Gubernur.

Sedangkan Kepala Dinas Pertanian Buru, Machmud Tan, mengatakan,para petani di sana masih kekurangan 700 unit traktor tangan untuk pengolahan 5.453 hektare sawah di dataran Waeapo.

Para petani di dataran Waeapo yang merupakan transmigran dari pulau Jawa itu membutuhkan 1.000 unit traktor tangan untuk pengolahan 5.453 hektare sawah dan saat ini baru tersedia 300 unit.

"Jadi kekurangan 700 unit itu berdasarkan koordinasi dengan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu dan Wagub Said Assagaff direkomendasikan ke Bank Indonesia untuk memanfaatkan program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) pada 2010 untuk pengadaan 450 unit traktor tangan," ujar Mahmud.

Dia mengatakan pengembangan sawah di Buru diprogramkan seluas 10 ribu hektare pada 2010, hanya masalah traktor tangan untuk penerapan mekanisasi guna mendorong peningkatan produksi itu harus diatasi.

"Kami juga telah meminta dukungan dari Pemprov Maluku soal kesulitan lain seperti sarana/ prasarana irigasi, jalan-jalan usaha tani serta mesin perontok dan pengering gabah juga telah disampaikan ke Pemprov Maluku," kata Machmud.(*)