Magelang (ANTARA News) - Anggota KPU I Gusti Putu Artha menyatakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah bersamaan dengan pemilihan presiden dalam satu paket (Pemilu Eksekutif) akan menghemat anggaran pemerintah sekitar Rp10 triliun.

Pemilu eksekutif dalam satu paket merupakan jalan keluar untuk meredam perdebatan munculnya wacana pemilihan gubernur melalui DPRD, kata Ketua Pokja Nasional Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 KPU, Putu Artha di Magelang, Kamis.

"Pemilihan gubernur melalui DPRD bukan pilihan terbaik karena akan menarik jarum jam sejarah ke belakang meskipun hal itu juga demokratis," katanya.

Menurut dia pemilihan gubernur melalui DPRD akan memperlemah legitimasi kepala daerah setempat, karena bupati dan wali kota dipilih langsung. "Jika gubernur diangkat atau dipilih DPRD maka dia tidak akan mempunyai wibawa dalam mengelola wilayahnya," katanya.

Solusinya, agar pemililihan gubernur dan bupati/wali kota tetap dipilih secara langsung dan dapat dilakukan efisiensi anggaran terutama pemilihan gubernur yang menelan dana terlalu tinggi maka pemilihan berlangsung satu paket dengan pemilihan presiden.

"Saya menawarkan pada publik melalui pemilu eksekutif, yaitu pemilihan presiden, gubernur dan bupati/wali kota dalam satu paket," katanya.

Ia mengatakan, dengan pemilu eksekutif, pemilihan kepala daerah untuk gubernur dan bupati/wali kota tidak akan terpakai karena mereka akan menggunakan anggaran pemilihan presiden, dompleng di situ dan dapat menghemat anggaran.

"Konstruksi yang saya tawarkan bisa dilakukan mulai Juli 2014 secara serentak dilaksanakan pemilu eksekutif dan pada September-Oktober dilakukan pelantikannya, kemudian pemilu legislatif ditarik ke depan pada Oktober atau November 2013 sehingga ada jeda untuk pemilu eksekutif," katanya.

Menurut dia, kepala daerah yang berakhir pada 2013 diperpanjang dalam bentuk menjabat dan ikut pemilihan pada 2014. Sedangkan hasil Pilkada 2010 yang berakhir 2015 cukup empat tahun dengan dilakukan revisi undang-undang, berakhir 2014 bersamaan pelaksanaan pemilu eksekutif.

"Saya kira itu penyelesaian yang konstruktif untuk menyelesaikan perdebatan, dengan efisiensi anggaran, tetapi tidak menarik jarum jam sejarah ke belakang," katanya.(*)