Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp356,5 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada 2021 atau lebih rendah dibandingkan alokasi pada 2020 yang sebesar Rp695,2 triliun.

"Kita akan bandingkan antara 2020 dengan 2021 ini tentu khusus untuk pos pemulihan ekonomi, tapi tidak termasuk untuk belanja K/L (kementerian atau lembaga),” katanya dalam konferensi pers RUU APBN Tahun Anggaran 2021 dan Nota Keuangannya di Jakarta, Jumat.

Sri Mulyani merinci untuk bidang kesehatan tahun depan akan dialokasikan sebesar Rp25,4 triliun atau lebih rendah dibandingkan 2020 yaitu Rp87,5 triliun.

Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan vaksin COVID-19, imunisasi, sarana prasarana, laboratorium, penelitian dan pengembangan, serta cadangan bantuan iuran BPJS untuk PBPU/BP.

"Nilainya lebih rendah karena tahun ini extraordinary namun nanti anggaran di Kementerian Kesehatan akan meningkat signifikan yaitu Rp84,3 triliun dari Rp78,5 triliun tahun 2020,” katanya.

Baca juga: Anggaran Kemenkes 2021 dukung prioritas pengendalian COVID-19

Kemudian, untuk bidang perlindungan sosial disiapkan anggaran sebesar Rp110,2 triliun atau lebih rendah dibandingkan 2020 yaitu mencapai Rp203,9 triliun karena dampak pada tahun ini sangat luar biasa.

Anggaran itu meliputi PKH bagi 10 juta KPM, kartu sembako bagi 18,8 juta KPM dengan jumlah manfaat meningkat menjadi Rp200 ribu per KPM, kartu prakerja, dana desa (BLT desa dan mendukung BUMDes), serta bansos tunai bagi 10 juta KPM dengan Rp200 ribu per KPM selama enam bulan.

Untuk dukungan UMKM dengan alokasi Rp48,8 triliun atau lebih rendah dari Rp123,46 triliun pada 2020 yang terdiri atas subsidi bunga KUR reguler, pembiayaan terhadap KUMKM, penempatan dana di perbankan, penjaminan loss limit, serta cadangan pembiayaan PEN.

Untuk pembiayaan korporasi pada tahun depan disiapkan anggaran Rp14,9 triliun atau lebih rendah dari tahun ini yaitu Rp53,37 triliun yang meliputi PMN kepada lembaga penjaminan (LPEI), PMN kepada BUMN yang menjalankan penugasan, serta penjaminan backstop loss limit.

"PMN pada BUMN akan dilakukan untuk beberapa yang mendapat penugasan seperti PT Hutama Karya, PT Pelindo III, PT ITDC, dan KIW," ujarnya.

Selanjutnya, bantuan pembiayaan sektoral dan pemda akan lebih ditingkatkan yakni dari Rp106,11 triliun pada 2020 menjadi Rp136,7 triliun untuk tahun depan, karena akan menjadi ujung tombak dalam pemulihan ekonomi.

Alokasi Rp136,7 triliun itu meliputi dukungan pariwisata, ketahanan pangan, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah, padat karya K/L, kawasan industri, serta cadangan belanja PEN.

"Kita lihat sektoral dan pemda ini akan menjadi ujung tombak bagi pemulihan ekonomi tahun depan dengan tetap mendukung UMKM dan bansos,” tegasnya.

Sementara, untuk insentif usaha akan dialokasikan Rp20,4 triliun atau jauh lebih rendah dibandingkan 2020 yaitu Rp120,61 triliun.

Insentif usaha pada tahun depan meliputi pajak ditanggung pemerintah (DTP), pengembalian PPh 22 Impor, serta pengembalian pendahuluan PPN.

Baca juga: Presiden tegaskan pemerintah komitmen perkuat perlindungan sosial
Baca juga: Pidato RAPBN 2021 tunjukan kebijakan fiskal fleksibel dorong pemulihan