Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan proyek food estate yang tengah dibangun Pemerintah untuk memperkuat cadangan pangan sebaiknya tidak berfokus pada beras saja.

Peneliti Center of Food, Energy and Sustainable Development Indef, Rusli Abdullah menilai pemerintah juga perlu mendorong diversifikasi pangan untuk karbohidrat di lumbung pangan yang akan dibangun, baik di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara.

"Pemerintah juga harus mendorong diversifikasi pangan, baik jagung, singkong, yang penting sumber pangan karbohidrat non beras semakin beragam, maka semakin bagus pula ketahanan pangan kita," kata Rusli saat dihubungi Antara di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Indef: Ketahanan pangan jadi perhatian pemerintah dalam RAPBN 2021

Rusli menjelaskan bahwa Indonesia dalam jangka panjang juga harus mengurangi ketergantungan beras. Pemerintah juga perlu mendorong petani untuk menanam pangan non beras, seperti jagung, singkong, dan umbi-umbian lainnya.

Pada tahap awal pengembangan proyek food estate di Kalimantan Tengah, Pemerintah memprioritaskan penanaman padi di lahan seluas 30.000 hektare untuk mengejar musim tanam Oktober-Maret mendatang, serta menambah cadangan beras nasional.

Presiden Joko Widodo dalam pidato Sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI Tahun 2020, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat, menyebutkan bahwa Pemerintah menaruh perhatian pada ketahanan pangan dengan menjamin kelancaran rantai pasok makanan.

Baca juga: Pemerintah targetkan produktivitas padi di lumbung pangan capai 5 ton

Presiden menjelaskan food state sedang dibangun untuk memperkuat cadangan pangan nasional, bukan hanya di hulu, tetapi juga bergerak di hilir produk pangan industri.

Pengembangan proyek tersebut dilakukan bukan lagi menggunakan cara-cara manual, tetapi menggunakan teknologi modern dan pemanfaatan kecanggihan digital. Selain itu, hasil produksi pangan ditujukan bukan hanya untuk pasar domestik, tetapi juga untuk pasar internasional.

"Saat ini sedang dikembangkan food estate di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara, dan akan dilakukan di beberapa daerah lain," kata Presiden.

Presiden menambahkan bahwa program ini merupakan sinergi antara pemerintah, pelaku swasta, dan masyarakat sebagai pemilik lahan maupun sebagai tenaga kerja.

Baca juga: MPR: Ketahanan pangan 2021 artinya rakyat tidak usah cemas soal makan

Dalam RAPBN Tahun 2021, Pemerintah menganggarkan sekitar Rp104,2 triliun untuk program ketahanan pangan.

Anggaran tersebut diarahkan untuk mendorong produksi komoditas pangan dengan membangun sarana prasarana dan penggunaan teknologi; revitalisasi sistem pangan nasional dengan memperkuat korporasi petani dan nelayan, distribusi pangan; serta pengembangan kawasan pangan berskala luas (food estate) untuk meningkatkan produktivitas pangan.