Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid, mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dalam pidato penyampaian RUU APBN 2021 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR Tahun Sidang 2020-2021 di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat.

"Menawarkan langkah yang konkret yang salah satunya adalah tidak boleh tidak pada 2021 harus diperkuat ketahanan pangan nasional dengan menyiapkan, menjamin mata rantai pasokan dari hilir sampai hulu, produk-produk makanan, food estate dan lain-lain," kata dia, dalam konferensi pers usai pidato Presiden di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat.

Anggota Komisi III DPR itu berpendapat bahwa komitmen akan ketahanan pangan itu sangat penting dan pasti berbasis pedesaan dan pertanian. Hal itu terlihat juga saat Presiden menegaskan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan yang ditargetkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 102-104 pada 2021.

Baca juga: Ketua Komisi III DPR puji Presiden Jokowi kenakan baju adat NTT

Dalam kesempatan tersebut, politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu juga mengapresiasi isi pidato tentang membajak momentum krisis untuk melakukan lompatan besar. Penggunaan kiasan keadaan saat ini seperti komputer yang tengah mati sesaat juga dianggapnya tepat.

Seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, tengah terkena virus corona yang membuat perubahan dalam sistem ekonomi, pendidikan dan sosial, tegasnya.

"Makanya momen ini ibarat komputer yang hang, ini momen yang tepat untuk me-restart. Indonesia harus me-restart terkait program-program kebijakan baik yang terkait dengan kesehatan, ekonomi, pendidikan dan sosial budaya," tegasnya.

Baca juga: RAPBN 2021 dinilai cukup kontra-siklus, mampu dorong pemulihan ekonomi

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan menganggarkan Rp104,2 triliun untuk ketahanan pangan pada 2021 dalam pidato penyampaian RUU APBN 2021 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR Tahun Sidang 2020-2021.

Anggaran itu diarahkan untuk mendorong produksi komoditas pangan dengan membangun sarana prasarana dan penggunaan teknologi, revitalisasi sistem pangan nasional dengan memperkuat korporasi petani dan nelayan, distribusi pangan serta pengembangan kawasan pangan berskala luas (food estate) untuk meningkatkan produktivitas pangan.

Baca juga: Puan ingatkan APBN harus memastikan keberlanjutan pembangunan nasional