Sidang Tahunan MPR
Puan: Transformasi strategis perlu diarahkan bidang pangan
14 Agustus 2020 15:17 WIB
Ketua DPR Puan Maharani (tengah) didampingi Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri) dan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti menyampaikan pidato pengantar dalam rangka Sidang Bersama DPR-DPD di Ruang Rapat Paripurna, Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.
Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan transformasi strategis ke depan juga perlu diarahkan khususnya dalam membangun kekuatan ekonomi di bidang pangan dan industri nasional.
Puan Maharani dalam pidatonya pada rapat paripurna pembukaan masa sidang I Tahun 2020-2021dalam rangka penyampaian pidato Presiden RI mengenai RUU APBN 2021, di Jakarta, Jumat mengatakan hal tersebut mengingat pandemik COVID-19 memberikan peluang bagi Indonesia untuk segera melakukan transformasi strategis.
"Selain melakukan transformasi strategis melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai sektor dan bidang, transformasi strategis juga perlu diarahkan, khususnya dalam membangun kekuatan ekonomi nasional di bidang pangan dan industri nasional," katanya.
Baca juga: Puan sebut DPR sangat hati-hati dan transparan bahas RUU Cipta Kerja
Baca juga: Puan ajak bersatu bangun kekuatan bangsa dan negara
Menurut dia, pada saat ekspor-impor mengalami kontraksi secara global dan semua negara memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dalam negerinya.
"Maka Indonesia dapat mengambil kesempatan ini untuk melakukan transformasi strategis dalam membangun kekuatan di bidang pangan dan membangun industri nasional berbasis bahan baku dalam negeri," ucapnya.
DPR RI mendukung upaya pemerintah melakukan reformasi, sebagaimana yang disampaikan pada pembahasan pendahuluan dalam KEM PPKF 2021 (kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal).
Pembahasan pendahuluan dalam KE PPKF 2021 menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan reformasi penganggaran, reformasi perpajakan dan PNBP, reformasi TKDD (transfer daerah dan dana desa), reformasi kesehatan, reformasi pendidikan, dan reformasi perlindungan sosial.
Dalam kondisi Ruang Fiskal APBN yang semakin tertekan, maka menurut Puan diperlukan upaya reformasi tersebut untuk mewujudkan APBN yang efisien dalam menciptakan kemakmuran bagi rakyat. APBN yang dapat membuat rakyat merasakan kehadiran negara melalui pelayanan publik yang semakin baik.
"Rakyat merasakan bahwa kesejahteraannya meningkat, rakyat mudah mendapatkan pelayanan kesehatan, rakyat mudah mendapatkan pelayanan pendidikan, rakyat mudah mendapatkan bansos yang diperlukan, rakyat merasakan kehadiran negara yang melindungi dan mengayomi hidupnya," ujarnya.
Baca juga: Sidang Tahunan, Ketua DPR tekankan pentingnya arah politik pembangunan
Baca juga: Puan berharap partisipasi masyarakat memilih kepala daerah terbaik
Puan Maharani dalam pidatonya pada rapat paripurna pembukaan masa sidang I Tahun 2020-2021dalam rangka penyampaian pidato Presiden RI mengenai RUU APBN 2021, di Jakarta, Jumat mengatakan hal tersebut mengingat pandemik COVID-19 memberikan peluang bagi Indonesia untuk segera melakukan transformasi strategis.
"Selain melakukan transformasi strategis melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai sektor dan bidang, transformasi strategis juga perlu diarahkan, khususnya dalam membangun kekuatan ekonomi nasional di bidang pangan dan industri nasional," katanya.
Baca juga: Puan sebut DPR sangat hati-hati dan transparan bahas RUU Cipta Kerja
Baca juga: Puan ajak bersatu bangun kekuatan bangsa dan negara
Menurut dia, pada saat ekspor-impor mengalami kontraksi secara global dan semua negara memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dalam negerinya.
"Maka Indonesia dapat mengambil kesempatan ini untuk melakukan transformasi strategis dalam membangun kekuatan di bidang pangan dan membangun industri nasional berbasis bahan baku dalam negeri," ucapnya.
DPR RI mendukung upaya pemerintah melakukan reformasi, sebagaimana yang disampaikan pada pembahasan pendahuluan dalam KEM PPKF 2021 (kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal).
Pembahasan pendahuluan dalam KE PPKF 2021 menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan reformasi penganggaran, reformasi perpajakan dan PNBP, reformasi TKDD (transfer daerah dan dana desa), reformasi kesehatan, reformasi pendidikan, dan reformasi perlindungan sosial.
Dalam kondisi Ruang Fiskal APBN yang semakin tertekan, maka menurut Puan diperlukan upaya reformasi tersebut untuk mewujudkan APBN yang efisien dalam menciptakan kemakmuran bagi rakyat. APBN yang dapat membuat rakyat merasakan kehadiran negara melalui pelayanan publik yang semakin baik.
"Rakyat merasakan bahwa kesejahteraannya meningkat, rakyat mudah mendapatkan pelayanan kesehatan, rakyat mudah mendapatkan pelayanan pendidikan, rakyat mudah mendapatkan bansos yang diperlukan, rakyat merasakan kehadiran negara yang melindungi dan mengayomi hidupnya," ujarnya.
Baca juga: Sidang Tahunan, Ketua DPR tekankan pentingnya arah politik pembangunan
Baca juga: Puan berharap partisipasi masyarakat memilih kepala daerah terbaik
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2020
Tags: