Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mendorong inovasi teknologi radar satelit guna mengawasi dan mengidentifikasi sampah laut yang terdapat di kawasan perairan nasional.

Menteri Edhy, dalam siaran pers di Jakarta, Jumat, menyatakan sinergi kekuatan KKP dalam menjaga perairan Indonesia tercermin dalam keterlibatan Balai Riset dan Observasi Laut (BROL) Jembrana, Bali, yang membantu Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) dari sisi pengawasan melalui teknologi radar satelit.

Baca juga: Kesiapan KKP menghadapi era digital sektor perikanan

Ia memaparkan teknologi radar yang dimiliki BROL adalah Bali Radar Ground Receiving Station (BARATA), yang merupakan satu-satunya stasiun bumi di Indonesia yang dapat menerima downlink langsung data RADARSAT-2 dan COSMO-SKYMED.

Proses tersebut memungkinkan keberadaan kapal-kapal pelaku penangkapan ikan ilegal dapat diketahui secara realtime, sehingga dapat segera ditindaklanjuti dengan upaya penangkapan. Selain memantau aksi pencurian ikan, teknologi radar milik BROL juga dapat mendeteksi tumpahan minyak di perairan.

"Saya berharap teknologi radar ini juga dapat mengidentifikasi sampah laut. Ini langkah maju yang dimiliki Indonesia, mari kita bersama jaga laut Indonesia," ucap Menteri Edhy.

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) KKP Sjarief Widjaja menuturkan bahwa teknologi radar melalui aplikasi Laut Nusantara juga dapat dimanfaatkan untuk membantu nelayan menangkap ikan.

Melalui aplikasi Laut Nusantara, lanjutnya, masyarakat kelautan dan perikanan khususnya nelayan, dapat menikmati kemudahan dan kecepatan akses informasi peta prakiraan daerah penangkapan ikan serta informasi cuaca laut.

"Aplikasi Laut Nusantara merupakan bukti nyata hilirisasi dari riset unggulan yang telah dilakukan oleh BROL, untuk mendukung program KKP dalam hal inovasi riset dan peningkatan SDM kelautan dan perikanan," katanya.

Sjarief mengemukakan Laut Nusantara memiliki fitur yang telah disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan nelayan, dengan didukung data dan informasi dari BROL yang dapat mendukung kenyamanan, keamanan dan efektifitas nelayan dalam menangkap ikan.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menyatakan bahwa arah kebijakan digitalisasi sektor perikanan perlu diperkuat dengan pendampingan kepada nelayan dan pelaku usaha secara konsisten.

"Pemanfaatan teknologi bisa memberikan manfaat sejauh user-nya (penggunanya, seperti nelayan dan pelaku usaha perikanan) bisa beradaptasi dengan pendekatan ini," katanya.

Menurut Abdul, dengan teknologi, kegiatan penangkapan ikan jauh lebih efektif dan efisien, misalnya terkait penggunaan BBM khusus bagi nelayan yang melaut.

Untuk itu, ujar dia, perlu dipastikan adanya pendampingan terus-menerus agar teknologi dianggap sebagai bagian dari kebutuhan yang melekat pada aktivitas perikanan.

Ia tidak menginginkan berbagai proyek digitalisasi perikanan hanya sebatas proyek yang dikerjakan sekenanya, apalagi bila tidak diperluas dengan sokongan dari APBN.

Baca juga: Pengamat: Digitalisasi perikanan perlu konsisten pendampingan nelayan
Baca juga: Menteri KKP dorong penguatan pelayanan perikanan berbasis teknologi