Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR dan DPR RI menjelaskan produktivitas ekonomi nasional harus didukung dengan ekosistem hukum dan politik yang kondusif.

"Ekosistem nasional yang produktif dan inovatif tidak mungkin tumbuh tanpa ekosistem hukum, politik, kebudayaan, dan pendidikan yang kondusif," kata Presiden Jokowi saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI tahun 2020 di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat.

Bentuk ekosistem tersebut menurut Presiden Jokowi termasuk fleksibilitas yang tinggi dan birokrasi yang sederhana tidak bisa dipertukarkan dengan kepastian hukum, antikorupsi, dan demokrasi.

Baca juga: Presiden Jokowi: Pemerintah bangun kemandirian energi

Baca juga: Presiden: Saatnya bajak momentum krisis untuk lompatan besar

"Semua kebijakan harus mengedepankan ramah lingkungan dan perlindungan HAM. Kecepatan dan ketepatan tidak bisa dipertukarkan dengan kecerobohan dan kesewenang-wenangan," ungkap Presiden.

Presiden Jokowi menegaskan pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi.

"Upaya pencegahan harus ditingkatkan melalui tata kelola yang sederhana, transparan, dan efisien. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu," ujar Presiden menegaskan.

Selanjutnya penegakan nilai-nilai demokrasi juga tidak bisa ditawar.

"Demokrasi harus tetap berjalan dengan baik, tanpa mengganggu kecepatan kerja dan kepastian hukum, serta budaya adiluhung bangsa Indonesia. Agenda Pilkada 2020 harus tetap berjalan dengan disiplin tinggi dalam menjalankan protokol kesehatan," tutur Presiden.

Selain itu, sistem pendidikan nasional harus mengedepankan nilai-nilai Ketuhanan, yang berkarakter kuat dan berakhlak mulia, serta unggul dalam inovasi dan teknologi.

Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2020 dihadiri oleh 435 anggota, yang terdiri atas 161 anggota hadir secara fisik di Gedung Parlemen Senayan dan 274 anggota mengikuti Sidang secara virtual.

Sidang Tahunan kali ini diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat di tengah pandemik COVID-19. Presiden Joko Widodo yang mengenakan pakaian adat dari Sabu, Nusa Tenggara Timur, Wapres Ma'ruf Amin, seluruh pimpinan dan anggota Sidang menerapkan jarak fisik dan mengenakan masker selama hadir di Gedung Parlemen Senayan.

Baca juga: Presiden tekankan pentingnya penguatan cadangan pangan dan koperasi

Baca juga: Presiden: Reformasi fundamental sektor kesehatan harus dipercepat

Baca juga: Presiden ibaratkan kondisi saat ini seperti komputer mati sesaat