Batam (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu RI meresmikan kampung pengawasan partisipatif antipolitik uang Bulang Lintang di Kota Batam Kepulauan Riau, Kamis.

Ketua Bawaslu RI, Abhan menyatakan kehadiran kampung pengawasan partisipatif antipolitik uang di Kelurahan Bulang Lintang merupakan bukti kesadaran masyarakat untuk mewujudkan pilkada yang antipolitik uang.

"Berangkat dari Bulang Lintang, virus pertama gerakan tolak politik uang," kata dia.

Baca juga: Pengamat sarankan Bawaslu mulai serius terhadap politik identitas
Baca juga: Bawaslu bentuk gugus tugas pengawasan kampanye Pilkada 2020
Baca juga: Bawaslu puji Kampung Anti Politik Uang dan Hoaks di OKU

Ia mengingatkan, politik uang sangat mempengaruhi kualitas dari pemimpin yang dipilih.

Menurut dia, masalah korupsi yang masih ada di Indonesia bermula dari politik uang.

"Kalau (pemimpin yang terpilih) karena politik uang, yang dipikir pertama bagaimana cara mengembalikan modal, kemudian mendapatkan untung. Yang ketiga kalau bisa nyalon (mencalonkan diri) lagi, punya modal. Kapan berpikir untuk rakyat," kata dia.

Sebaliknya, kalau pemimpin yang terpilih bukan karena politik uang, maka akan lebih memikirkan rakyatnya.

"Tujuan pemilu mewujudkan keadilan masyarakat. Apa artinya pilkada kalau tidak bisa menimbulkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat," kata dia.

Karenanya ia mengingatkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik, dan turut mengawasi jalannya pemilihan kepala daerah.

Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Kepri Muhammad Sjahri Papene menyampaikan, penetapan Bulang Lintang sebagai kampung pengawasan partisipatif antipolitik uang sangat tepat, karena kelurahan penyangga itu memiliki sejarah panjang sebagai tempat berunding di masa lalu.

"Pembentukan kampung pengawas ini wujud kemandirian masyarakat. Untuk mewujudkan komitmen dan ketegasan masyarakat menolak politik uang, kami tidak bisa sendiri," kata dia.

Ia berharap, upaya yang dilakukan masyarakat setempat mampu mewujudkan pilkada yang berintegritas dan bermartabat.

Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyatakan bangga dengan terpilihnya Bulang Lintang sebagai kampung pengawasan partisipatif antipolitik uang. Masyarakat pesisir itu dipilih menjadi contoh pelaksanakan pemilu yang bersih.

"Pemilihan kalau bersih, pemimpin yang dihasilkan bersih juga," kata dia.