Jakarta (ANTARA News) - Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso mengemukakan sentimen kedaerahan yang mengedepankan kepentingan kelompok dan golongan, masih menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa.

"Karena itu perlu dilakukan pembinaan secara berkesinambungan, hingga persatuan dan kesatuan dapat terus dipertahankan dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan yang terjadi, terhadap kedaulatan negara kesatuan republik Indonesia," katanya, saat membuka rapat paripurna TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke-30 di Jakarta, Senin.

Pembinaan berkesinambungan itu, lanjut Djoko Santoso , antara lain dapat dilakukan melalui TMMD yang memiliki sasaran pembangunan fisik dan nonfisik.

Pembangunan fisik antara lain berupa pembangunan jalan dan jembatan yang dapat menghubungkan serta mengikat masyarakat di satu wilayah dengan masyarakat di wilayah lain.

Sedangkan pembinaan nonfisik antara lain dengan pembekalan tentang rasa nasionalisme, bela negara, memupuk kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, serta memperkuat jatidiri sebagai warga bangsa Indonesia, kata Djoko.

"Berbagai langkah itu merupakan salah satu bentuk nyata TMMD untuk makin mewujudkan kemanunggalan TNI dengan rakyat, memperkuat pertahanan wilayah negara, dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan sebagai dampak pengaruh lingkungan strategis yang makin dinamis," tutur Panglima TNI.

TMMD juga bertujuan memberdayakan masyarakat dan desa untuk lebih berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Pembangunan yang berhasil akan menjamin ketahanan nasional yang kuat. Ketahanan nasional yang kuat menjamin pembangunan nasional yang baik, ujar Djoko.

"Karena itu sentimen kedaerahan, primodialisme harus ditiadakan untuk makin memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, hingga mampu menghadapi berbagai tantangan dan ancaman, terciptanya stabilitas keamanan hingga terwujud pembangunan yang berkesinambungan," katanya.

Rapat paripurna TMMMD ke-30 merupakan bagian dari manajemen penyelenggaraan TMMD, sarana penanggugng jawab operasional TMMD agar seluruh instansi terkait dapat berkoordinasi dalam sebuah mekanisme serta tatalaksana yang melembaga, terpadu antarinstansi.

TMMD dilaksanakan sejak 1980 di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menyasar daerah-daerah terpencil, terisolasi, daerah di perbatasan, daerah rawan konflik, dan daerah yang porak poranda akibat bencana alam.(*)