Sukadana, Lampung Timur (ANTARA News) - Sejumlah petani yang tinggal di Kabupaten Lampung Timur mengkhawatirkan kenaikan harga pupuk dan pengurangan subsidi di daerah itu.

"Sebenarnya stok pupuk mencukupi, namun untuk setiap tahunnya para petani selalu mengalami kesulitan akibat kelangkaan pupuk dan harganya tinggi," kata ketua Kelompok Tani Andalan (KTNA) Kecamatan Way Bungur, Sofyandi, di kecamatan setempat, Senin.

Dia mengatakan, rencana pemerintah yang akan menaikan harga pupuk dan mengurangi subsidi pupuk dengan kenaikan sekitar 40 persen terhadap eceran tertinggi (HET) cukup dikhawatirkan sebagian besar petani di daerah itu.

Ia menjelaskan, permasalahan yang sebenarnya adalah terletak pada keberpihakan pemerintah, karena sejauh ini pemerintah masih mengabaikan nasib para petani dan terkesan melindungi pihak pengusaha yang memonopoli distribusi pupuk dengan lembaga tertentu.

Untuk itu pihaknya, berharap kepada pemerintah pada musim tanam padi saat ini, sebaiknya pemerintah pusat dan daerah, melakukan koordinasi dan mengumpulkan berbagai pihak terkait seperti para petani, distributor, pengecer, dan penyuluh pertanian, untuk membahas dan mengantisipasi sedini mungkin tantang kesulitan para petani itu.

Selain itu, Dinas Perdagangan sebagai penanggungjawab distribusi juga harus segera mengambil sejumlah langkah antisipasi agar masalah tersebut tidak terjadi seperti sebelumnya.

Seorang warga di Kecamatan Raman Utara, Sugianto (54), juga mengatakan, apabila pupuk untuk pertanian saat ini semakin mahal, namun dirinya mengharapkan jangan sampai pupuk malah langka.

"Kalau harga pupuk mahal kami kesulitan, apalagi stok pupuk sampai langka, kami tambah terpuruk," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Lampung Timur, M Sahid Alkarim, di Raman Utara, mengatakan, jika pihaknya setiap tahun sudah berusaha memonitor peredaran pupuk melalui sejumlah penyuluhan di lapangan dengan tenaga teknis yang ahli di bidang pertanian, akan tetapi, dirinya mengakui bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran.

Oleh sebab itu, ujarnya, kami sebagai pemerintah daerah mengharapkan agar ke depan petani secara mandiri memanfaatkan dan menggunakan pupuk organik, untuk mengurangi ketergantungan terhadap pupuk buatan pabrik tersebut.(*)