Parigi (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan pentingnya sistem peringatan dini guna meminimalisir risiko jatuhnya korban jiwa ketika terjadi bencana alam dahsyat.

"Mengingat banyaknya daerah di Indonesia rawan bencana, maka sistem peringatan dini dianggap sangat membantu sebagai bagian dari mitigasi bencana," kata Direktur Pemulihan dan Rehabilitasi Fisik BNPB Ali Bernadus pada rapat koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah tingkat Sulawesi Tengah, di Kabupaten Parigi Moutong, Kamis.

Dia menjelaskan, sebagai mana instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pemerintah daerah wajib memasang papan peringatan dan jalur evakuasi yang jelas, agar masyarakat mengetahui kemana rute saat mengevakuasi diri, termasuk edukasi kebencanaan yang berkelanjutan.

Dia memaparkan, selain sistem peringatan dini, Pemda juga diminta lebih meningkatkan sistem perencanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana pada aspek pengurangan risiko, salah satunya menyangkut tata ruang yang mengharuskan mematuhi zona rawan bencana.

Baca juga: BNPB: Masyarakat diminta terus tingkatkan pengetahuan mitigasi tsunami

Baca juga: BNPB: Kesadaran kolektif harus dibangun antisipasi bencana alam

"Buat simulasi secara berkala dan teratur untuk mengingatkan kesadaran masyarakat secara berkesinambungan, bila perlu sampai ke tingkat pemerintahan yang paling bawah untuk meminimalisir terjadinya korban jiwa," kata dia berpesan.

Pada kesempatan itu, pemerintah juga membahas upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sulteng akibat dampak banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa sejumlah daerah di provinsi tersebut, termasuk pascabencana gempa, tsunami dan likuefaksi 28 September 2018 yang meluluhlantakkan Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala dan Sebagian wilayah Parigi Moutong.

Kepala BPBD Sulteng Bartholomeus Tandigala mengatakan, bencana alam merupakan satu peristiwa terjadi secara spontan akibat gejolak alam yang tidak dapat diprediksi kedatangannya, sehingga di perlukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi kondisi yang tidak biasa, berbekal pengetahuan tentang kebencanaan agar risiko jatuhnya korban jiwa bisa ditekan.

"Maka dibutuhkan koordinasi antara BPBD dengan instansi teknis terkait dalam penanggulangan bencana di daerah," ucapnya.

Dalam rapat koordinasi itu, turut dihadiri Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai Kepulauan, Morowali Utara, Poso, Parigi Moutong, Donggala dan Kota Palu serta Kabupaten Sigi.

Baca juga: BNPB petakan 295 patahan di Sumatera hingga Papua

Baca juga: Jokowi perintahkan seluruh instansi tingkatkan mitigasi bencana