Jakarta,(ANTARA News) - Wakil Presiden Boediono mengatakan, Perusahaan Umum (Perum) LKBN ANTARA tidak boleh hanya semata-mata untuk mencari untung, tetapi juga harus memperhitungkan kepentingan negara berupa keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kalau melihat sejarahnya, (Perum) LKBN ANTARA tidak boleh tidak punya visi kebangsaan untuk keutuhan negara. LKBN ANTARA tidak boleh hanya mencari keuntungan semata, oleh sebab itu definisikan visi dan misi sebaik-baiknya, setepat-tepatnya," katanya saat menghadiri HUT ke-72 Perum LKBN ANTARA di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut Wapres menjelaskan bahwa dari pesan Presiden Soekarno kepada LKBN ANTARA intinya ada tugas yang harus diemban yakni pertama sebagai sarana pemersatu bangsa, dan kedua sebagai corong untuk menyampaikan pesan Indonesia ke dunia luar.

"Saya kira sampai saat ini kedua tugas besar itu masih tetap dan terus dilanjutkan," kata Wapres.

Meskipun Wapres juga mengakui bahwa situasinya sudah berbeda karena banyaknya persaingan di dunia media, namun ia menekankan agar visi dan misi tersebut tetap bisa dijalankan Perum LKBN ANTARA sepanjang masa.

Di sisi lain Wapres juga mengatakan pada era persaingan media saat ini tidak mungkin informasi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.

"Kalau media sepenuhnya diserahkan pada pasar seluruhnya, semuanya, saya kira tidak tepat, karena negara punya misi lain berupa melindungi kepentingan publik yang lebih besar (keutuhan negara)," kata Wapres.

Menurut Wapres hal itu bukan berarti negara akan mendominasi media (informasi), namun yang diinginkan adalah adanya keseimbangan informasi. Wapres menilai saat ini media bisa membangun jaringan dan sarana yang mungkin bisa lebih besar dari yang dipunyai oleh negara. Karena itu, tambahnya, menyerahkan semua informasi kepada mekanisme pasar tidaklah tepat.

"Yang kita inginkan keseimbangan informasi yang sampai ke rakyat sehingga informasi tersampaikan dengan baik. "Check and balances itu penting tidak hanya dalam politik tetapi juga di media," kata Wapres.

Dalam pandangan Wapres informasi yang seimbang dengan kebenaran yang terjadi dan tersampaikan dengan baik akan bisa diterima masyarakat dengan baik serta bisa menjadi alat pemgambilan keputusan yang baik pula.

Wapres dalam kesempatan itu juga menyoroti perlunya sinergi antara unit-unit bidang media yang dimiliki oleh negera seperti RRI, TVRI dan (Perum) LKBN ANTARA. Wapres mengharapkan agar ketiganya bisa melakukan sinergi yang baik untuk mendukung visi dan misi negara tersebut.

"Saya kira kombinasi unit-unit (media) yang ada di bawah negara bukan untuk mendominasi tetapi untuk mengimbangi. Mungkin sekarang imbangannya tidak pas," kata Wapres.

Karena itu, Wapres memerintahkan Meneng BUMN Mustafa Abubakar serta Menkominfo Tifatul Sembiring untuk bisa mensinergikan unit-unit bidang informasi tersebut sehingga informasi yang benar bisa tersampaikan kepada masyarakat dengan baik dan utuh.

Wapres juga memerintahkan para pejabat negara bisa memberikan akses yang baik kepada wartawan-wartawan Perum LKBN ANTARA terutama jika ingin menyampaikan informasi yang penting untuk masyarakat.

Dalam pidato lainnya Wapres mengharapkan LKBN ANTARA bisa merintis penjualan informasi langsung kepada masyarakat atau pasar tanpa melalui media terlebih dahulu.

"Bagaimana (Perum) LKBN ANTARA bisa menjual langsung informasi ke pasar. Jalur langsung ke pasar ini apakah mungkin? Nanti cari sinerginya dengan instansi-instansi lain," kata Wapres.

Sebelumnya dalam laporannya Dirut Perum LKBN ANTARA Ahmad Mukhlis Yusuf mengatakan dalam kasus pemberitaan Bank Century media dihadapkan pada etika sehingga tidak terjebak untuk ikut memanas-manasi suasana.

Mukhlis Yusuf mengingatkan media tidak ikut terjebak menyebarluaskan fitnah. Media, tambahnya, harus tetap berpegang kepada nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan kebaikan.

"Media jangan terjebak ikut menyebarluaskan fitnah, tapi menyampaikan fakta, dengan demikian tidak terjadi pengadilan oleh pers," kata Mukhlis Yusuf.

Hut ke-72 Perum LKBN ANTARA tersebut selain dihadiri oleh Wapres Boediono juga dihadiri oleh Meneg BUMN Mustafa Abubakar, Menkominfo Tifatul Sembiring, Wagub DKI Prijanto serta beberapa pimpinan BUMN dan kolega.(*)