Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan petahana (incumbent) yang maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk menutup segala kemungkinan terjadinya politisasi bantuan sosial sebagai alat kampanye terselubung.

"Diperkirakan 80 persen petahana akan maju kembali dalam kontestasi pilkada. Tak menutup kemungkinan terjadinya politisasi bantuan sosial sebagai alat kampanye terselubung. Dampak pandemi yang menghantam kehidupan perekonomian rakyat semakin meningkatkan resiko terjadinya praktik money politics," ujar Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Bamsoet: Masyarakat harus saling bantu atasi dampak pandemi COVID-19

Bamsoet mengatakan ketidakadilan dalam kontestasi politik dan potensi peningkatan money politics tersebut tentu akan mengurangi kualitas kehidupan demokrasi.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila itu menambahkan kontestasi politik di tengah himpitan kondisi perekonomian di masa pandemi, juga akan sangat mudah dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Ia pun tak menutup hadirnya tantangan klasik lainnya yang selalu ada dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum, seperti persoalan data pemilih, logistik, dan konflik antar-pendukung.

Namun, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tak bisa ditunda lagi ke tahun 2021. Karena bisa terjadi kemubaziran anggaran 2020 yang telah dicairkan mencapai Rp 4 triliun.

Karena itu, kandidat calon dan partai politik pendukung dituntut untuk semakin bijak dalam berkampanye dalam pelaksanaan pilkada nanti.

Ia yakin masa pandemi adalah ujian bagi demokrasi Indonesia untuk dapat melompat lebih jauh ke depan. Kini, bagaimana kedewasaan masyarakat dalam merespon ujian tersebut, yang akan sangat menentukan wajah masa depan bangsa dan negara kita.

"Saat ini yang sangat kita butuhkan adalah kesamaan cara pandang dan kesadaran kolektif untuk membangun semangat solidaritas dan jiwa gotong royong dalam segala aspek kehidupan," tandas Bamsoet.

Baca juga: COVID-19, Ketua MPR: Pemda harus diawasi soal rencana membuka sekolah
Baca juga: Ketua MPR: Perusahaan harus melaporkan temuan kasus COVID-19