Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti adanya wacana bantuan sosial (bansos) sebesar Rp600 ribu per bulan bagi pegawai yang bekerja di sektor swasta dengan gaji di bawah Rp5 juta sebagai fokus meningkatkan penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional.

"Yang menjadi pertanyaan adalah pegawai atau karyawan sektor apa saja yang akan mendapatkan insentif ini? Berapa besarnya anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang akan masuk dalam program ini," kata Anis Byarwati dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu tidak menginginkan agar wacana tersebut menimbulkan kecemburuan sektor yang tidak ditetapkan pemerintah untuk menerima insentif.

Anis berpendapat bahwa selayaknya pemerintah juga harus memprioritaskan untuk mengentaskan pekerja yang terkena PHK karena justru mereka kehilangan mata pencaharian.

Ia mengingatkan bahwa menurut catatan Kementerian Ketenagakerjaan, pegawai yang terdampak PHK setidaknya berjumlah 2,8 juta orang.

"Selain itu, pertanyaan berikutnya, seberapa insentif ini dapat menaikkan daya beli masyarakat? Apalagi, salah satu penyebab daya beli masyarakat turun adalah adanya kenaikan harga kebutuhan pokok. Pemerintah harus ada upaya pengendalian harga terutama kebutuhan pokok," ujarnya.

Anis menilai bahwa persoalan lain seperti kenaikan BPJS, kenaikan tarif listrik, pemotongan subsidi solar dan LPG 3 kg juga bisa jadi penyebab daya beli masyarakat menurun.

Sebagaimana diwartakan, pemerintah sedang mengebut realisasi bansos tambahan untuk meringankan beban sosial ekonomi masyarakat terdampak pandemi COVID-19.

"Pemerintah all out, total untuk melayani yang terbaik buat masyarakat," kata Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo dalam webinar di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan, pemerintah akan mengucurkan bantuan sosial kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta per bulan sehingga diharapkan menambah daya beli masyarakat.

Kemudian, lanjut dia, Presiden Joko Widodo sudah meluncurkan program bantuan sosial produktif bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) sehingga ada tambahan modal kerja.

Pemerintah, ucap dia, sedang memformulasikan dan memfinalisasi skema program bansos produktif bagi UMKM itu.

Sebelumnya, untuk UMKM pemerintah mengucurkan subsidi bunga kredit dengan alokasi total Rp35,28 triliun dengan target 60,66 juta debitur, penundaan pokok total Rp285 triliun selama enam bulan hingga Desember 2020.

Baca juga: Indef minta pemerintah adil pilih target penerima insentif Rp2,4 juta
Baca juga: Airlangga: Pemberian bansos untuk pekerja gaji di bawah Rp5 juta