Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai bahwa aksi demo antikorupsi merupakan hal yang mudah dilakukan tetapi penerapan antikorupsi merupakan hal yang sulit dijalankan.

"Demo turun ke jalan itu paling mudah, tapi kalau (antikorupsi) dijalankan banyak yang menggeliat-geliat," kata Sri Mulyani.

Ia menyatakan hal itu dalam sambutan pada rapat kerja pengawasan internal pemerintah di kantor pusat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jalan Pramuka, Jakarta, Rabu.

Menurut Menkeu, membersihkan korupsi itu memang sesuatu yang indah diucapkan tetapi tidak mudah dilaksanakan.

Ia menyebutkan, sampai saat ini banyak sekali satuan kerja (Satker) yang merasa terganggu dan diawasi oleh para auditor.

Pengawasan yang ketat akhir-akhir ini juga memberikan dampak lain, tambah Sri Mulyani, yaitu para Satker memilih untuk tidak melakukan apa-apa karena takut disalahkan dan dianggap korupsi.

"Penyerapan anggaran tahun 2004-2005 itu cuma 60-70 persen salah satunya karena ketakutan berbuat salah, jadi daripada salah mending diem aja. Masa satu orang yang jalanin 50 orang yang ngawasin," katanya.

Sri Mulyani menambahkan, banyak orang yang berteriak harus akuntabel tetapi tidak tahu batasan akuntabel itu.

"Banyak yang teriak-teriak harus akuntabel..harus akuntabel. Tapi ditanya apa yang dimaksud akuntabel, tidak tahu," keluhnya.

Menurut dia, sebagai pegangan maka para pengguna anggaran harus compliance (patuh/taat) terhadap aturan, hemat, efisien, dan efektif.

Sri Mulyani menyatakan, perayaan Hari Antikorupsi merupakan waktu yang tepat untuk reflkeksi agar Republik Indonesia dapat berjalan secara bersih dan baik.

Ia menambahkan program pemberantasan korupsi harus berjalan bersama program pembangunan lain.

"Anda harus melakukan semuanya, tidak hanya pemberantasan korupsi, penciptaan good governance, tetapi juga program anti kemiskinan, membuat gaji guru lebih baik, semua harus berjalan," katanya.(*)