Menko Airlangga: Butuh belanja Rp800 triliun untuk dorong konsumsi
5 Agustus 2020 17:10 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam video konferensi di Jakarta, Rabu (5/8/2020). ANTARA/Dewa Wiguna
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah membutuhkan Rp800 triliun per kuartal untuk merealisasikan belanja dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) karena dapat mengungkit konsumsi masyarakat yang berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Ini tentu berbagai sektor dan diharapkan belanja dalam bentuk bansos maupun tunai diharapkan daya beli bisa terungkit,” katanya dalam video konferensi di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, belanja pemerintah diharapkan semakin mempersempit celah pertumbuhan ekonomi negatif pada kuartal ketiga dan keempat 2020.
Sehingga, lanjut dia, penurunan pertumbuhan ekonomi hanya terjadi pada kuartal kedua dengan capaian negatif 5,32 persen dan akan kembali menunjukkan tren membaik pada kuartal berikutnya.
Berdasarkan data terakhir belanja dalam PEN yang dipaparkan Menko Airlangga, dari total anggaran penanganan COVID-19 dan PEN sebesar Rp695,2 triliun, baru terealisasi sekitar Rp145 triliun.
Untuk itu, lanjut dia, pemerintah akan menggenjot realisasinya pada sisa kuatal III dan IV-2020 agar tren pertumbuhan ekonomi semakin membaik, menjauhi area negatif.
“Yang utama adalah dari berbagai program kesehatan, perlindungan sosial kemudian insentif usaha. Ini didorong untuk realisasinya, DIPA-nya dimaksimalkan pada kuartal ketiga karena dananya sudah disiapkan,” katanya.
Adapun perkembangan realisasi program PEN dan penanganan COVID-19, untuk pos kesehatan dari pagu anggaran Rp87,55 triliun, yang sudah masuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Rp49,6 triliun dan baru Rp6,3 triliun terealisasi.
Kemudian, belanja untuk perlindungan sosial dari pagu anggaran Rp203,9 triliun, yang sudah masuk DIPA mencapai Rp165,3 triliun dan baru terealisasi Rp85,3 triliun.
Selanjutnya, untuk belanja sektoral dan pemda, dari pagu anggaran Rp106,05 triliun yang masuk sudah masuk DIPA mencapai Rp33,4 triliun dan terealisasi Rp7,4 triliun.
Untuk dukungan UMKM, dari pagu Rp123,47 triliun, yang sudah masuk DIPA mencapai Rp119,3 triliun dan baru terealisasi Rp30,21 triliun dan belanja untuk insentif usaha dari pagu Rp120,61 triliun yang sudah masuk DIPA mencapai Rp70 triliun dan realisasinya Rp16,2 triliun.
Sementara itu, Sekretaris Penanganan COVID-19 dan PEN Raden Pardede mengatakan pemerintah akan menggenjot belanja pada kuartal ketiga dan keempat 2020 khususnya untuk belanja bansos yang diperbanyak untuk ekonomi kelas menengah ke bawah.
“Pemerintah, Kemenkeu, Kemenko akan menyisir, memastikan belanja kementerian/lembaga maupun PEN yang Rp695 triliun harus diserap habis termasuk juga kemajuan di lapangan,” katanya.
Baca juga: Menko Airlangga: Pilkada serentak dorong geliat ekonomi kuartal III-IV
Baca juga: Pemerintah optimistis kuartal III-IV ada tren perbaikan ekonomi
Baca juga: Teten sebut pemulihan ekonomi nasional harus dimulai dari UMKM
Baca juga: Presiden tegur kementerian/lembaga belum kerja seperti di zona krisis
“Ini tentu berbagai sektor dan diharapkan belanja dalam bentuk bansos maupun tunai diharapkan daya beli bisa terungkit,” katanya dalam video konferensi di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, belanja pemerintah diharapkan semakin mempersempit celah pertumbuhan ekonomi negatif pada kuartal ketiga dan keempat 2020.
Sehingga, lanjut dia, penurunan pertumbuhan ekonomi hanya terjadi pada kuartal kedua dengan capaian negatif 5,32 persen dan akan kembali menunjukkan tren membaik pada kuartal berikutnya.
Berdasarkan data terakhir belanja dalam PEN yang dipaparkan Menko Airlangga, dari total anggaran penanganan COVID-19 dan PEN sebesar Rp695,2 triliun, baru terealisasi sekitar Rp145 triliun.
Untuk itu, lanjut dia, pemerintah akan menggenjot realisasinya pada sisa kuatal III dan IV-2020 agar tren pertumbuhan ekonomi semakin membaik, menjauhi area negatif.
“Yang utama adalah dari berbagai program kesehatan, perlindungan sosial kemudian insentif usaha. Ini didorong untuk realisasinya, DIPA-nya dimaksimalkan pada kuartal ketiga karena dananya sudah disiapkan,” katanya.
Adapun perkembangan realisasi program PEN dan penanganan COVID-19, untuk pos kesehatan dari pagu anggaran Rp87,55 triliun, yang sudah masuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Rp49,6 triliun dan baru Rp6,3 triliun terealisasi.
Kemudian, belanja untuk perlindungan sosial dari pagu anggaran Rp203,9 triliun, yang sudah masuk DIPA mencapai Rp165,3 triliun dan baru terealisasi Rp85,3 triliun.
Selanjutnya, untuk belanja sektoral dan pemda, dari pagu anggaran Rp106,05 triliun yang masuk sudah masuk DIPA mencapai Rp33,4 triliun dan terealisasi Rp7,4 triliun.
Untuk dukungan UMKM, dari pagu Rp123,47 triliun, yang sudah masuk DIPA mencapai Rp119,3 triliun dan baru terealisasi Rp30,21 triliun dan belanja untuk insentif usaha dari pagu Rp120,61 triliun yang sudah masuk DIPA mencapai Rp70 triliun dan realisasinya Rp16,2 triliun.
Sementara itu, Sekretaris Penanganan COVID-19 dan PEN Raden Pardede mengatakan pemerintah akan menggenjot belanja pada kuartal ketiga dan keempat 2020 khususnya untuk belanja bansos yang diperbanyak untuk ekonomi kelas menengah ke bawah.
“Pemerintah, Kemenkeu, Kemenko akan menyisir, memastikan belanja kementerian/lembaga maupun PEN yang Rp695 triliun harus diserap habis termasuk juga kemajuan di lapangan,” katanya.
Baca juga: Menko Airlangga: Pilkada serentak dorong geliat ekonomi kuartal III-IV
Baca juga: Pemerintah optimistis kuartal III-IV ada tren perbaikan ekonomi
Baca juga: Teten sebut pemulihan ekonomi nasional harus dimulai dari UMKM
Baca juga: Presiden tegur kementerian/lembaga belum kerja seperti di zona krisis
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2020
Tags: