Jakarta (ANTARA) - Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan, netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan kepala daerah menjadi aspek penting dalam mengantisipasi tindakan koruptif di birokrasi.

Nainggolan dalam kampanye virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN yang kedua dengan tema “ASN Netral, Birokrasi Kuat dan Mandiri” yang digelar KASN di Jakarta, Rabu, menyebutkan jika ASN tidak netral maka yang terjadi adalah birokrasi menjadi tercampur dengan politik.

Baca juga: Bawaslu Kabupaten Blitar temukan dugaan pelanggaran saat coklit

Bercampurnya birokrasi dengan politik praktis menurut dia menjadi jalan masuknya berbagai kepentingan sesaat di pemerintahan yang tentunya hal tersebut akan merugikan masyarakat.

“Birokrasi berpolitik adalah salah satu pangkal dari tindakan korupsi," kata dia.

Baca juga: MK nilai waktu penanganan pelanggaran pilkada sudah sesuai beban kerja

Oleh karena itu, dia mengajak semua pihak yang terlibat dalam Pilkada serentak 2020 baik penyelenggara Pemilu, peserta, partai politik, petahana hingga masyarakat sebagai pemilih sama-sama memiliki komitmen agar menolak adanya penyalahgunaan wewenang ASN di penyelenggaraan pilkada.

"Kita dalam forum ini bersepakat Pilkada serentak harus bebas dari tindakan penyalahgunaan kewenangan, utamanya oleh petahana yang akan maju kembali," ujar Nainggolan.

Baca juga: Bawaslu tangani 712 dugaan pelanggaran tahapan pilkada

Sementara itu, Ketua KASN, Agus Pramusinto, menyebutkan, sampai 31 Juli 2020, sudah terjadi sebanyak 456 pelanggaran, sebanyak 27,6 persen dilakukan oleh jabatan pimpinan tinggi.

Hal itu mestinya menurut dia menjadi pengingat atau alarm supaya penyelenggaraan Pilkada 2020 dapat terbebas dari penyalahgunaan wewenang ASN. "Ini alarm Pilkada 2020 sudah berbunyi yaitu indikasi birokrasi berpolitik”, ujar dia.

Baca juga: Bawaslu Jember bentuk tim terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN