Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak para santri milenial menguasai pendidikan teknologi informasi yang diprediksi akan menjadi faktor yang mampu mengubah "wajah" dunia seperti "software developer", "computer system analyst", "web developer", "information security analyst", hingga "computer network architect".

Dia mendorong para santri milenial bisa mendobrak stigma yang selama ini melekat yaitu tidak hanya tekun belajar untuk mempersiapkan kehidupan akhirat, namun juga tekun belajar untuk menaklukan dunia, demi mewujudkan kemajuan bangsa dan negara dalam menghadapi berbagai tantangan abad-21.

"Mempersiapkan kehidupan akhirat harus dimulai dengan menaklukkan dunia. Dalam pondok pesantren, selain mempelajari berbagai kitab kuning, para santri juga perlu terlibat dalam bidang kewirausahaan maupun berbagai pendidikan yang bisa menjadi bekal dalam menaklukkan dunia," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Wakil Ketua MPR minta pemerintah percepat realisasi bansos
Baca juga: MPR yakin lembaga negara sampaikan kinerja terbaik di Sidang Tahunan

Hal itu dikatakan Bamsoet saat menerima pengurus Santri Milenial Center (SIMAC), di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan, Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu menegaskan bahwa dalam kurun waktu 15 tahun kedepan, Indonesia memerlukan sedikitnya 9 juta anak bangsa yang memiliki kemampuan di bidang digital. Karena itu menurut dia, bukan tidak mungkin di antaranya di dapat dari lulusan pondok pesantren.

"Indonesia sudah memiliki UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI 24 September 2019, beberapa minggu menjelang akhir masa jabatan saya memimpin DPR RI. Melalui UU tersebut, negara sudah mengakui keberadaan pondok pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional," ujarnya.

Karena itu menurut dia, negara juga bertanggungjawab memberikan dukungan, salah satunya dukungan pendanaan. Indonesia akan memiliki Dana Abadi Pesantren yang diambil dari Dana Abadi Pendidikan dan berapa besarannya masih menunggu Peraturan Presiden.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia itu mengungkapkan bahwa pandemi COVID-19 telah membuka "mata" bangsa dunia bahwa kedaulatan ekonomi dengan mengandalkan produktifitas dalam negeri tidak boleh ditawar lagi.

"Kebijakan impor 'gila-gilaan' di berbagai sektor ekonomi tidak boleh lagi dikompromikan khususnya dalam sektor pangan yang menunjang hajat hidup rakyat. Kuncinya adalah pada pemajuan ekonomi pedesaaan sebagai pemasok kebutuhan pangan dan penyedia sumber daya manusia," katanya.

Dia mengatakan, jauh sebelum pandemi, santri yang juga menjadi Wakil Presiden Ma'ruf Amin, sudah menelurkan gagasan pemajuan desa sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Diantaranya melalui Desa Wisata Agro (DEWA), Desa Wisata Industri (DEWI), dan Desa Digital (DEDI).

Menurut dia, para santri yang sebagian besar tersebar di pedesaan punya peran vital memajukan konsep tersebut sehingga setiap desa bisa memaksimalkan potensinya untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, dengan santri sebagai punggawanya.

Baca juga: Ketua MPR ingatkan PPK berlakukan shift kerja PNS
Baca juga: F-PPP: Sidang Tahunan MPR jangan keluar semangat keterbukaan informasi