Bappenas inisiasi kemitraan ketahanan pangan di Bali
3 Agustus 2020 20:05 WIB
Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Himawan Hariyoga (tengah) pada penandatanganan nota kesepahaman kemitraan ketahanan pangan di Kantor Gubernur Bali di Denpasar, Senin (3/8/2020). (ANTARA/HO-Bappenas)
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menginisiasi kemitraan antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha, untuk pengembangan pangan di Bali yang fokus pada penelitian dan penguatan logistik pangan.
"Ini dalam rangka mengatasi salah satu persoalan penting di Bali yaitu kesenjangan antara Sarbagita Selatan dan Utara," kata Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Himawan Hariyoga dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Sebagai langkah awal Bappenas menandatangani nota kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng, Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), Trade and Investment Government of Queensland, dan Central Queensland University (CQU) Australia, di Kantor Gubernur Bali, Senin.
Nota kesepahaman ini untuk kerja sama pembangunan pertanian yang menekankan penelitian dan pengembangan, aplikasi teknologi maju, dan keterlibatan bersama untuk memastikan rantai pasokan untuk pengembangan ternak khususnya sapi di Bali.
Baca juga: MPR: Masa depan Indonesia pasca-pandemi ada di desa
Sementara itu Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Arifin Rudiyanto menambahkan nota kesepahaman itu memuat lima aspek yakni rangkaian pemulihan ekonomi nasional hingga 2021.
Kementerian PPN/Bappenas merancang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 yang fokus mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, salah satu fokusnya sistem pangan nasional yang andal dan berkelanjutan.
Kemudian kemitraan ini fokus pada aplikasi teknologi dalam budi daya ternak sapi seperti yang diterapkan di Australia.
Di dalam pola kemitraan ini, penguatan keterkaitan inovasi dan adopsi teknologi antara riset yang ada di perguruan tinggi maupun lembaga penelitian lainnya dengan pengelola peternakan menjadi salah satu fokus utama.
Baca juga: Kementan targetkan 2019 Bali bebas penyakit Jembrana
Nota kesepahaman, lanjut dia, diarahkan dalam mengembangkan populasi sapi Bali sampai satu juta ekor untuk memenuhi permintaan daging sapi yang terus meningkat, baik di Bali maupun daerah sekitar, khususnya di Jawa.
Bali, kata dia, juga diarahkan sebagai basis pembesaran sapi Bali dunia, mengingat potensi Kabupaten Buleleng sebagai Pusat Perkembangan Ternak Ruminansia.
Sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman tersebut, Kementerian PPN/Bappenas mengusulkan akselerasi korporasi peternakan sapi di Pulau Dewata dalam rancangan Rencana Kerja Kementerian Pertanian yang dimulai dari 2021.
"Indonesia tidak hanya menjadi pasar pangan bagi negara produsen pangan lainnya, tetapi juga dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen pangan, baik untuk kebutuhan regional, nasional, hingga global," katanya.
Baca juga: Kementan gandeng produsen pangan jagan ketersediaan pasokan
Baca juga: Musim kemarau, pemerintah perlu waspada stok beras hingga akhir tahun
"Ini dalam rangka mengatasi salah satu persoalan penting di Bali yaitu kesenjangan antara Sarbagita Selatan dan Utara," kata Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Himawan Hariyoga dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Sebagai langkah awal Bappenas menandatangani nota kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng, Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), Trade and Investment Government of Queensland, dan Central Queensland University (CQU) Australia, di Kantor Gubernur Bali, Senin.
Nota kesepahaman ini untuk kerja sama pembangunan pertanian yang menekankan penelitian dan pengembangan, aplikasi teknologi maju, dan keterlibatan bersama untuk memastikan rantai pasokan untuk pengembangan ternak khususnya sapi di Bali.
Baca juga: MPR: Masa depan Indonesia pasca-pandemi ada di desa
Sementara itu Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Arifin Rudiyanto menambahkan nota kesepahaman itu memuat lima aspek yakni rangkaian pemulihan ekonomi nasional hingga 2021.
Kementerian PPN/Bappenas merancang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 yang fokus mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, salah satu fokusnya sistem pangan nasional yang andal dan berkelanjutan.
Kemudian kemitraan ini fokus pada aplikasi teknologi dalam budi daya ternak sapi seperti yang diterapkan di Australia.
Di dalam pola kemitraan ini, penguatan keterkaitan inovasi dan adopsi teknologi antara riset yang ada di perguruan tinggi maupun lembaga penelitian lainnya dengan pengelola peternakan menjadi salah satu fokus utama.
Baca juga: Kementan targetkan 2019 Bali bebas penyakit Jembrana
Nota kesepahaman, lanjut dia, diarahkan dalam mengembangkan populasi sapi Bali sampai satu juta ekor untuk memenuhi permintaan daging sapi yang terus meningkat, baik di Bali maupun daerah sekitar, khususnya di Jawa.
Bali, kata dia, juga diarahkan sebagai basis pembesaran sapi Bali dunia, mengingat potensi Kabupaten Buleleng sebagai Pusat Perkembangan Ternak Ruminansia.
Sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman tersebut, Kementerian PPN/Bappenas mengusulkan akselerasi korporasi peternakan sapi di Pulau Dewata dalam rancangan Rencana Kerja Kementerian Pertanian yang dimulai dari 2021.
"Indonesia tidak hanya menjadi pasar pangan bagi negara produsen pangan lainnya, tetapi juga dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen pangan, baik untuk kebutuhan regional, nasional, hingga global," katanya.
Baca juga: Kementan gandeng produsen pangan jagan ketersediaan pasokan
Baca juga: Musim kemarau, pemerintah perlu waspada stok beras hingga akhir tahun
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2020
Tags: