Jakarta (ANTARA News) - Kontraktor aspal yang tergabung dalam Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI) mengusulkan dimasukannya penyesuaian harga (price adjustment) dalam tender pengadaan aspal.

"Selama ini harga aspal selalu mengikuti harga BBM, sementara Pertamina sebagai penyalur tidak mampu memprediksikan harga keduanya," kata Ketua Umum AABI, Subagyo di Jakarta, Jumat.

Dia mencontohkan kenaikan harga BBM tahun 2006 apabila dibiayai melalui paket tahun jamak (multiyears) memang ada proses eskalasi, namun tidak demikian halnya yang dibiayai paket tahunan.

Padahal banyak kontraktor kecil yang mengikuti pekerjaan proyek tahunan, ketika harga BBM naik mereka mengalami kerugian karena bekerja dengan belanja aspal lebih mahal dari perkiraan, kata Subagyo.

Subagyo mengusulkan, untuk pekerjaan konstruksi yang menggunakan

komponen BBM sangat besar seperti pekerjaan aspal sebaiknya memiliki

klausul penyesuaian harga (price adjustmen).

Menurut Sekjen AABI, Benny Djutrisno, perbedaan mendasar dari price eskalation dan price adjustment terletak kepada harga konstruksi, kalau eskalasi hanya memperhatikan kenaikan saja tetapi kalau penyesuaian harga mempertimbangkan kenaikan dan penurunan.

"Kalau menggunakan klausul penyesuaian maka harga tender bisa naik atau justru turun menyesuaikan fluktuasi harga BBM, sehingga pemerintah maupun kontraktor tidak dirugikan," ujarnya.

Dia mengingatkan, Keppres No. 80 tahun 2003 tentang jasa konstruksi mengatur mengenai kesetaraan hak pemerintah dengan penyedia jasa termasuk di dalamnya soal harga aspal.

AABI beranggotakan 210 badan usaha, empat diantaranya berasal dari

BUMN. Syarat keanggotaan harus memiliki Asphalt Mixing Plant (AMP) berserta peralatan lapangan lainnya.

Saat ini tercatat dari 210 badan usaha yang masuk AABI memiliki 250 unit AMP yang apabila dikalikan dengan harga AMP saat ini maka investasi yang ditanamkan anggota AABI mencapai Rp2 triliun.

AABI sendiri sangat tergantung kepada pekerjaan yang disediakan

pemerintah dibidang pengaspalan jalan untuk yang besar mengerjakan proyek tahun jamak sedangkan menengah kecil mengerjakan proyek tahun tunggal.

"Hanya lima persen dari anggota yang menggarap proyek swasta dalam

bentuk jalan lingkungan, sedangkan sisanya proyek jalan dan jembatan yang dibiayai dari APBN dan APBD)," kata Benny.(*)