Jakarta (ANTARA News) - Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) bekerja sama dengan Bank Dunia mulai mempersiapkan Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang (Coral Reef Rehabilitation and Management/Coremap) tahap III.

"Program sebelumnya diperpanjang dua tahun, Bank Dunia ingin memperkuat kerjasama itu. Sekarang ada yang baru disiapkan yakni program Coremap tahap III," kata Direktur Tata Ruang Pesisir dan Pulau Kecil DKP, M Eko Rudianto, kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Walaupun program Coremap tahap II belum rampung dan justru diperpanjang hingga dua tahun ke depan, menurut dia, persiapan tahap III harus dimulai sekarang.

"Persiapan untuk `Coremap`, walau ini lanjutan tetap harus ada teknikal asisten, paling tidak dua tahun sebelum proyek berjalan," katanya.

Eko mengaku belum mengetahui lokasi-lokasi program Coremap tahap III dilaksanakan. Sejauh ini ia juga belum mengetahui soal dana pelaksanaan program penyelamatan terumbu karang tersebut yang mungkin kembali disalurkan oleh Bank Dunia.

Untuk program Coremap sebelumnya yang dilakukan di 15 kabupaten dan tujuh provinsi, ia mengatakan Bank Dunia telah memberikan pinjaman lunak dan hibah khusus untuk penyelamatan terumbu karang di wilayah timur Indonesia. Sedangkan pendanaan di wilayah barat Indonesia dibantu oleh Asia Development Bank (ADB).

Sumber pendanaan lain untuk Coremap, lanjut Eko, diambil dari Dana Pendamping yang bersumber dari APBN dan APBD.

"DKP setiap tahun mengalokasikan hanya kurang lebih Rp10 miliar, kabupaten/kota menganggarkan Rp2 miliar hingga Rp3 miliar," katanya.

Sebelumnya usai pertemuan Kepala Bank Dunia untuk Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengatakan Bank Dunia akan membantu dalam hal pendanaan terkait terumbu karang. Selain untuk bantuan bibit terumbu karang, bantuan juga diberikan untuk kepentingan "Coral Triangle Initiative" (CTI).

"Mereka akan membantu untuk membangun `CTI Regional Secretariat` yang telah diputuskan berada di Indonesia," kata Fadel.

Sementara itu, dalam pertemuan terakhir antar Menteri di Kepulauan Solomon pada 17 November lalu, Fadel sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia ditunjuk sebagai Ketua Dewan Menteri CTI. Dan yang mewakili Indonesia untuk Senior Officer CTI adalah pejabat Eselon I DKP yakni Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) dan Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP).

Dalam pertemuan tersebut juga telah diputuskan bahwa "Senior Officer Meeting" (SOM) CTI akan dilakukan dua kali dalam setahun. SOM CTI berikutnya akan dilaksanakan sekitar bulan Juli dan Agustus 2010 di Indonesia, untuk menyetujui dokumen perjanjian "House Country Agreement" sebelum Sekretariat Regional CTI resmi diserahkan pada Indonesia.
(*)