Jakarta (ANTARA News) - Tugas Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) hingga 2014 hanya perlu mengawal program kerja pemerintah agar terlaksana dan tidak perlu menetapkan target baru.

"Tidak perlu ada target baru saya rasa. Kadin hanya perlu mengawal agar `Peta Jalan Kadin` yang diadopsi dalam program kerja pemerintah terlaksana," kata ekonom, Aviliani, pada pembukaan Rapat Pimpinan Nasional Kadin 2009 di Jakarta, Kamis.

Ia mengharapkan agar Kadin memperhatikan masalah intensifikasi pajak dengan pencapaian nomor pajak baru hingga 30 juta orang. Ini untuk membuat Indonesia mandiri dari utang yang telah mencapai Rp1.700 triliun.

Masalah pengurangan pengangguran juga harus menjadi perhatian Kadin, ujar Aviliani. Dari 117 juta angkatan kerja angka pengangguran harus bisa ditekan hingga 11 persen saja.

Terkait dengan perbankan, ia menyarankan agar Kadin tetap mendesak perbankan untuk mau mengucurkan kredit modalnya.

"Jaring pengaman sektor perbankan harus ada di 2010," ujar dia.

Sementara itu, terkait dengan investasi, ia mengatakan masih terganjal oleh birokrasi. Masalah utamanya yakni reformasi birokrasi yang dicanangkan lima tahun lalu belum terlaksana.

Selain itu, ujar dia, Kadin harus memastikan klaster industri yang dikembangkan dapat berjalan dan tidak terganjal oleh kebijakan perdagangan yang membahayakan pasokan bahan baku.

"Harus ada kebijakan bersama antara perdagangan dan perindustrian yang sejalan," ungkap Aviliani.

Tiga sektor yang perlu dikawal oleh Kadin sehingga tetap fokus dan mencapai target yakni manufaktur, pertanian, dan pertambangan.
(*)