Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mendukung pembangunan infrastruktur untuk kawasan industri di wilayah produksi sagu dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Kepala BPIW Hadi Sucahyono mengatakan bahwa dukungan infrastruktur yang dapat diwujudkan pada kawasan produksi sagu, yakni mulai dari pembangunan jalan nasional dan jalan akses pelabuhan.

"Selain itu, penyediaan air baku, perumahan, permukiman dan air bersih," ujar Hadi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Indonesia memiliki lima provinsi yang menjadi sentra produksi sagu terbesar. Kelima provinsi itu antara lain, Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku dan Papua Barat.

Selama ini Kementerian PUPR secara bertahap telah memberikan dukungan pada kawasan sentra produksi sagu yang terdapat di lima provinsi tersebut.

"Seperti di Papua pembangunan jalan akses kawasan sagu Kais mulai jalan, jembatan dan lainnya. Begitu juga di Maluku seperti pembangunan irigasi, bendung dan lainnya, dan begitu juga ada dukungan infrastruktur di Riau, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan," kata Hadi.

Saat ini diperlukan dukungan data yang lebih lengkap dari semua stakeholder terkait industri sagu, termasuk dari pihak swasta yang memproduksi sagu agar dukungan Kementerian PUPR untuk kawasan industri dapat lebih lengkap.

Menurut dia, diperlukan pula dukungan nyata kementerian/lembaga lain sesuai tugas pokoknya serta pemerintah daerah, mengingat tantangan dan permasalahan yang dihadapi di kawasan produksi relatif luas karena wilayah produksi sagu rata-rata berada di kawasan perhutanan.

Ke depannya BPIW dan IPB perlu bekerjasama untuk membuat pemetaan dan rancangan dalam mendukung kawasan pangan, termasuk kawasan produksi berbasis sagu.

Baca juga: PUPR percepat realisasi belanja infrastruktur demi pemulihan ekonomi
Baca juga: IPB: industri hilir sagu butuh infrastruktur pendukung
Baca juga: Pembangunan infrastruktur penunjang KTT G-20 harus berkelanjutan